ZONALINENEWS.COM- MAUMERE,Wakil Bupati Sikka, Drs. Paolus Nong Susar berbeda pendapat terkait upaya menegerikan Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Maumere. Pasalnya, menegerikan Unipa tidak memberi keuntungan besar bagi rakyat Kabupaten Sikka, Flores, NTT.
Karena itu, Nong Susar mengajak semua pihak yang berupaya menegerikan Unipa, mengurungkan niat dan segera berpikir, berjuang agar kampus terbesar di Kabupaten Sikka menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kalau kita berjuang Unipa jadi negeri, tidak ada keuntungan besar bagi daerah. Kampus akan dikelolah oleh pemerintah pusat dan kita hanya menjadi penonton. Iya, semua hal ditentukan oleh pusat, termasuk perekrutan tenaga serta pertanggungjawaban keuangan. Saya mengajak semua pihak, mendukung perjuangan Badan Layanan Umum Daerah Unipa,” ajak Nong Susar dalam berbagai kesempatan diskusi di Maumere.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nong Susar menjelaskan bahwa jika Unipa menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka dikelolah oleh pemerintah daerah. Daerah mendapat keuntungkan dari banyak sisi. Langkah tepat ini harus kita lakukan disaat banyak orang berpikir tentang perubahan di dunia pendidikan dan transparansi pengelolah keuangan pendidikan Unipa.
Usulan ini, telah disampaikan Nong Susar dalam berbagai kesempatan termasuk saat kegiatan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Kecamatan Kangae beberapa waktu lalu. Sejumlah masyarakat merespon positif tawaran tersebut, termasuk beberapa Anggota DPRD Sikka yang hadir saat itu.
“Saya mengajak kita semua berpikir, berjuang bersama agar UNIPA menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Lebih baik BLUD daripada dinegerikan” tegasnya.
Faustinus Vasco, Anggota DPRD Sikka yang disebut Nong Susar, hadir saat Musrenbang di Kecamatan Kangae. Anggota DPRD Sikka PKPI ini menyatakan dukungan penuh atas tawaran Wakil Bupati Sikka, Drs. Paolus Nong Susar.
Bahwa sangat tepat Unipa menjadi BLUD daripada dinegerikan. Menurutnya, BLUD dilakukan berdasarkan statuta. Segala urusan akan lebih muda karena hanya melalui DPRD ketimbang dinegerikan yang melalui pemerintah pusat.
“Lebih transparan, karena laporan keuangan diaudit dan diketahui masyarakat dan dapat diperoleh setiap tahun anggaran. Berbeda kalau dikelolah oleh pusat, semua pertanggungjawabannya ke pusat. Akan jadi asset pusat dan proses pengelolaan dibawa kendali Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi” kata mantan Kepala Desa Habi Kecamatan Kangae ini. (*nes).
