Zonalinenews – Kupang, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Nusa Tenggara Timur NTT merasa dilecehkan oleh Pemeritah Kota (Pemkot) Kupang dalam hal ini Walikota Kupang.”Saya menganggap pemerintah dalam Hal ini Walikota Kupang Jonas Salean pling plang. pasalnya, ketika awal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) honorer K2 pemerintah sangat mendukung dengan di bentuknya Pansus agar masalah honorer K2 bisa menjadi terang. “Kata Ketua Komisi A sekaligus merangkap Ketua Pansus honorer K2 DPRD Kota Kupang Irianus Rohi kepada wartawan, Kamis 12 Juni 2014, Jam 11.30 Wita di ruang Komisi A.
Saya merasa bingung dengan kemaun Pemerintah, pada awal sangat mendukung kerja Pansus, tetapi kenapa begitu Pansus bekerja sudah terang beberang dan sudah sampai pada puncaknya, baru pemerintah mengatakan Pansus ini ada apa dan untuk apa lagi Pansus ini. saya rasa ini seperti ambigo, “Katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, dengan peryataan yang diberikan pemerintah kepada media itu sangat plin plan dan maksut apa di balik peryataan pemerintah sepeti. sebagai Komisi A dan Ketua Pansus peryataan ini sangat melecehkan Komisi A dan Pansus.
Ia menegaskan, konsultasi Komisi A ke Menpan, BKN dan Komisi II DPR RI atas dasarkan tugas dan program kerja Komisi. siapa pun yang Komisi A bertemu disana bagi kami dia merupakan pejabat yang di disposisikan olehkan oleh ketemu dengan Komisi A DPRD Kota Kupang. Tidak ada aturan hukum yang mengatakan bahwa kunjugan kerja DPRD harus jalan bersama – sama dengan pemerintah, “Unkapnya.
Dikatakanya,Walikota sangat mengerti aturan – aturan. Pasalnya, Walikota adalah seorang Pamong Praja murni, kemunkinan saja pada saat Walikota memberikan peryataan saat itu tidak dalam keadaan tidak vit, di karena cuaca yang begitu panas di kota kupang , dan baru saja selesai kegiatan peletakan batu pertama di Lippo Mart.
“Rekomendasi Pansus untuk akanmecari solusi yang terbaik bukan , karena penyataan Walikota. “Kami tidak terpengaruh sedikit pun dengan penyataan – peryataan dari siapapun, dan akan merekomendasikan hasil kerja pansus sesuai kinerja . Pihaknya akan mempertimbangkan secara netral, untuk itu pihkanaya berkordinasi bersama Komisi II DPR RI, tekait maslah Honor K2 tersebut. ,”katanya. (*hayar)