Tersangka Korupsi Kasus MBR NTT 2013 Kembalikan Kerugian Negara

Zonalinenews – Kupang,- Empat tersangka perkara dugaan Korupsi dan Monitoring Evaluasi (Monev),program direktif presiden untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi NTT,TA 2013, kembali menyerahkan uang jaminan kerugian negara kepada penyidik kejati NTT ,Selasa 24 maret 2015.

Uang tunai senilai Rp 450.402.000 diserahkan para tersangka yang didampingi penasehat hukum (PH) ke penyidik diruang kerja Asisten Bidang Tindak Pidana Kusus (Tipidsus) , Gasper Kase .

Tersangka yang menyerahkan uang jaminan adalah Toni Rusmar Sidiq Budihartono Ekoputro (Kasatker) , Dedi Gusnadi (Kasubdit Anggaran Deputi Pengembangan Kawasan Kamenpera), Edo Iskandar (Mantan PPK Kepulauan Untuk Kabupaten Alor , Ngada dan Flores Timur) ,dan R.Bambang Trian Toro (PPK MBR TA.2013). Toni Rusmar menyerahkan Rp 147.402.000 , sedangkan tiga tersangka lainnya masing -masing menyerahkan Rp 101 juta.Sebelumnya, Toni Rusmar telah menyerahkan uang jaminan senilai Rp 1.005.000.000. Selanjutnya uang itu dihitung kembali oleh petugas Bank Mandiri Cabang Kupang.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT ,Ridwan Angsar ,yang di konfirmasi mengatakan ,uang jaminan tersebut telah disimpan sementara di rekening Bank milik Kejati NTT di Bank Mandiri. Dan akan diserahkan ke pengadilan Tipikor Kupang bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara nanti.

“Setelah berkas tersangka P-21,kita akan limpahkan ke pengadilan ,bersama tersangka dan uang jaminan kerugian negara ini.Tergantung putusan pengadilan nanti ,apabila diputuskan tidak ada kerugian negara , uang ini akan dikembalikan kepada tersangka .”Kata Ridwan.

Untuk merampungkan penyidikan tim penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para tersangka yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana Monev senilai Rp 25 milyar yang telah dicairkan dari total anggaran 150 milyar yang dialokasi untuk proyek tersebut. Ridwan mengatakan , sesuai perhitungan sementara yang dilakukan tim penyidik , kerugian negara mencapai Rp 4.379.165.000. Nilai ini diketahui dari dokumen laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang diduga fiktif.”Ungkapnya. (*Sari)