Rising Action Push LMND BBM Degree

Mussels Zone Line News. Students struggle against rising prices rejection Action Fuel (BBM) of the reform era to the present still ongoing. Dozens of members of the National Student League of Democracy (LMND) East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia and several Organization Kepemudaa (OKP) rejection of others taking a peaceful hike fuel prices on Monday 17 June 2013. Action starts from the front of Nusa Cendan University Campus (Old Undana), then walk to the NTT provincial DPRD.

Action Coordinator Satriawan Umbu Delu in its action saying the fuel subsidy component in which only 12 percent of the state budget, its value is very small when compared to the budget of the state apparatus to achieve 79 percent of the state budget.
According Satriawan energy management errors leading cause stir a source of energy consumption. Fuel subsidies are pointed instead to break the state budget from year to year. Therefore Satriawan ask some of them claim to government transparency in the management of the state budget, renegotiations of oil and gas industry, which over the fuel distribution, public transportation improvements meet and less consumptive culture.
Semetara the chief and the leadership and members of Local Legislative DPRD Province is not a pendemo seem meet. Only ditemanai Policy Unit of the Police and NTT Propinsui civil service. With dismay the penedemo finally left the building DPRD of NTT. (* Semar)

Indonesia Version

LMND Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM

Kupang  Zona Line News. Perjuangan  Mahasiswa  terhadap Aksi penolakan   kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari era reformasi sampai saat ini masih terus berlangsung. Puluhan anggota Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Nusa Tenggara Timur (NTT) –Indonesia   dan beberapa Organisasi Kepemudaa (OKP)  lainnya melakukan aksi damai penolakan kenaikan harga BBM, senins 17 Juni 2013. Aksi dimulai dari depan Kampus Universitas Nusa Cendan (Undana Lama) , kemudian berjalan ke DPRD Propinsi NTT. Koordinator Aksi Satriawan Umbu Delu dalam aksinya mengatakan komponen subsidi BBM di APBN yang hanya 12 persen, nilainya sangat kecil apabila dibandingkan dengan dengan anggaran belanja aparatur negara yang mencapai 79 persen dari APBN.

Menurut  Satriawan kesalahan pengelolaan energi menjadi sumber penyebab utama kacaunya konsumsi energi. Bukannya subsidi BBM yang dituding menjebol APBN dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu Satriawan  mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah diantaranya   transparan dalam pengelolaan APBN, renegosiasi perusahaan migas, distribusi BBM yang merata, perbaikan menemui para transportasi umum dan tolak budaya konsumtif.

Semetara itu ketua serta  pimpinan DPRD serta Anggota DPRD Propinsi tidak seorang kelihatan menemui para pendemo. Hanya ditemanai Pihak Kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja Propinsui NTT.  Dengan kecewa para penedemo akhirnya meninggalkan gedung DPRD  NTT . (*Semar)