Residents Reject maintain standby Loud Dam Kolhua

- Reporter

Selasa, 20 Agustus 2013 - 01:46

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zonalinenews – Kupang, kolhua citizen action against the government’s rejection of Kupang city of East Nusa Tenggara (NTT), come and wantid set a boundary point of land that will be done kolhua dam construction projects in urban districts kolhua maulafa Kupang of East Nusa Tenggara (NTT), Monday 19 August 2013 at 11:00 pm. 100 residents are alert and refuse kolhua construction of the dam with a variety of tools sharp and blunt objects guard – guard at the edge of the mesh n highway not far from the location of the land that will be done setting boundaries – boundaries of land by the construction of the dam kolhua NTT Kupang municipality.

 Warga Kolhua Dengan peralatan seadanya mempertahankan tanahnya menolak pemerintah Kota
Warga Kolhua Dengan peralatan seadanya mempertahankan tanahnya menolak pemerintah Kota

 

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gregoruis Dala “Chairman keordinator front post at the scene asked the city government Asiten 1 kupang who came in at the location with the security guard from the police, the Indonesian Armed Forces (TNI) and the Civil Service Police Unit (Sat Pol PP) kupang city that the government’s plan to determine the cutoff point or any activities include the construction of the dam project kolhua stopped and asked the government to leave aside the location, in order to avoid bloodshed between the people and the government, because the land claimed by the government were handed over by the community in in family and communal land status within the family itself unprecedented talks conveyance individually.

Assistant 1 Kupang Municipal Government, together with a team of 9 Josh Rerebeka kupang city government, down to the location, adding the dam, only to collect data on the results of the Special Committee in accordance Perwakil Council (DPRD) city of Kupang (NTT), attitude pemerintan to indent the data collection on holdings land conformity with the results of the special committee of Parliament Kupang city, the city government was limited to collecting data while doing the job that the dam project is the central government has the authority to do the work of the dam project.

“If the people reject such development kolhua it is their right and we as a city government kupang just want to collect data and find out the best way sokusi that kolhua dam construction process could run well,” said Josh Rere Beka.

Yohan bifena residents “said that there is a data field in Kupang Mayor Jonas Salean have an area of ​​4 hectares is a lie and the government said most of the residents kolhua menyerahan 80 percent of its land, it’s just all government engineering to fool the public.

“Our whole society is already of age kolhua our ancestors until now, we live the way we farm and have never felt the slightest kekuranggan to date, and therefore our society was Kolhu balked on any activities related to the development The dam and our society does not allow city government-owned land rights kupang take only an inch Waupun residents only, “Ungkanpnya.

Results of the government’s refusal kolhua city residents kupang finally able to walk in peace without conflict, Kupang city government had to yield and rushed to leave the area because people are so emotional kolhua with government presence at the site plan of the development project. (* Hayer)

Indonesian Version

Warga siaga pertahankan Tolak Keras Bendungan Kolhua

Zonalinenews – Kupang, Aksi penolakan  warga  kolhua terhadap pemerintah kota kupang  Nusa Tenggara Timur (NTT), datang dan inggin menetapkan titik batas  lahan yang  akan di lakukan proyek pembangunan bendungan kolhua di kelurahan kolhua kecamatan maulafa kupang Nusa Tenggara Timur (NTT),senin 19 agustus 2013 jam  11.00 wita . 100 warga kolhua yang siaga dan   menolak pembangunan bendungan tersebut dengan berbagai peralatan benda tajam dan benda tumpul   berjaga – jaga di tepi jala n raya tidak jauh  dari lokasi lahan yang akan di lakukan penetapan batas – batas lahan pembangunan bendungan kolhua tersebut oleh pemerintah kota kupang  NTT.

Gregoruis Dala “Ketua keordinator posko front yang berada di lokasi meminta kepada  Asiten 1 pemerintah kota kupang  yang datang di lokasi  tersebut dengan di kawal pihak keamanan dari  aparat kepolisian ,Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) kota kupang  agar rencana pemerintah untuk menentukan titik batas  atau aktifitas apapun  mencakup pembangunan proyek bendungan kolhua tersebut  di hentikan dan meminta  agar pemerintah pergi  meningalkan  lokasi , agar tidak terjadi pertumpahan darah antara rakyat dan pemerintah ,karena lahan yang di klaim oleh pemerintah yang  di serahkan oleh masyarakat berada  di dalam keluarga yang status tanahnya  ulayat dan di dalam keluarga itu sendiri belum pernah terjadi  pembicaraan penyerahan hak secara individu.

Asisten 1 Pemerintah Kota Kupang, Yos Rerebeka  bersama  tim 9 pemerintah kota kupang  , turun ke lokasi pembagunan bendungan tersebut,  hanya  melakukan pendataan  sesuai  hasil rekomendasi Pansus  Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) kota kupang (NTT),sikap pemerintan untuk melekukan pendataan ulang terhadap  kepemilikan lahan sesuia dengan hasil  dari pansus DPRD kota kupang, pemerintah kota hanya sebatas melakukan pendataan sedangkan yang melakukan pekerjaan proyek bendungan tersebut itu adalah hak pemerintah pusat yang  mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan proyek bendungan tersebut.

“ apabila warga kolhua menolak pembangunan tersebut itu adalah hak mereka dan kami sebagi pemerintah kota kupang hanya ingin melakukan pendataan dan mencari sokusi jalan keluar yang terbaik agar proses pembangunan bendungan kolhua bisa berjalan dengan baik, “Ujar Yos Rere Beka.

Yohan bifena warga” mengatakan data  lahan yang ada di miliki  Walikota Kupang Jonas Salean seluas 4 hektar adalah bohong  dan pemerintah mengatakan sebagian besar warga kolhua 80 persen  menyerahan lahannya  ,itu semua  Cuma rekayasa pemerintah untuk membodohi masyarakat.

” kami seluruh masyarakat kolhua  yang sudah dari jaman nenek moyang kami sampai  saat ini , kami  hidup dengan cara bertani dan kami tidak pernah merasakan kekuranggan sedikit pun hingga saat ini, maka dari itu lah kami masyarakat kolhu menolak dengan keras atas kegiatan apapun yang berhubungan dengan pembangunan bendungan tersebut dan kami masyarakat tidak mengijinkan pemeritah kota kupang mengambil hak lahan milik warga Waupun hanya sejengkal saja, “Ungkanpnya.

Hasil penolakan warga kolhua terhadap pemerintah kota kupang akhirnya bisa berjalan dengan damai  tanpa ada konflik , pemerintah kota kupang  harus mengalah dan bergegas untuk meninggalkan lokasi  karena  warga kolhua yang begitu emosional  dengan kehadiran pemerintah di lokasi rencana  proyek pembangunan tersebut.(*Hayer)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jane Natalia Suryanto: Menang Tidak Menang Terus Melayani Masyarakat
Zulfikli Hasan: Prabowo Gibran Tidak Ada Lawan dan Akan Menang Mutlak
Perhimpunan Rakyat Progresif Ajak Kaum Milenial Untuk Berpolitik Cerdas
PAN Sabu Raijua Target Raih Satu Fraksi
Daftar Bacaleg Partai Nasdem Ingin Rebut Kursi Ketua DPRD NTT
Marthen Dira Tome Dinilai Layak Pimpin Provinsi NTT
Insiden 894 Korban Jiwa Petugas Pemilu 2019, AHY Minta Jangan Terulang Lagi
Penuhi Panggilan Jaksa, Sekda Flotim Langsung Ditahan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 20:24

Target 30-45 Ribu KTP, Djainudin Lonek Yakin Lolos Pintu Independen di Pilkada Kota Kupang

Selasa, 16 April 2024 - 17:45

Usai Rakerwil Perdana, Forum Pemuda NTT Rencana Mendirikan Koperasi

Selasa, 9 April 2024 - 20:35

Pimpinan dan Anggota Beserta Seluruh Staf DPRD Kota Kupang Mangucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijrah

Jumat, 5 April 2024 - 17:13

Pawai Kupang Bertakbir akan Dilaksanakan Selasa 9 April 2024

Jumat, 5 April 2024 - 00:34

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Tinjau Pelayan di Puskesmas Induk Oepoi

Kamis, 4 April 2024 - 21:50

Pemprov NTT dan BKKBN Bangun Komitmen Bersama Untuk Kurangi Stunting di NTT

Kamis, 4 April 2024 - 20:34

Program Bangga Kencana Bukan Pemerintah Membatasi Hak Warga Untuk Memiliki Anak

Kamis, 4 April 2024 - 16:59

Plt Kenkamenag Alor Buka Musyawarah Guru Mata Pelajaran

Berita Terbaru

Slot Gacor Gampang Menang Dengan RTP Live Tertinggi