Makassar, – Reviu Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang dilakukan USAID PRIORITAS dengan enam kabupaten mitranya yaitu Soppeng, Enrekang, Maros, Sidrap, Tana Toraja dan Pangkep mendapatkan bahwa tingkat kesesuaian renstra pendidikan daerah-daerah tersebut dengan renstra pendidikan Kemendikbud adalah 37 – 57 persen.
Nilai ini didapatkan setelah mereka bersama-sama membandingkan indikator renstra daerah dengan 60 indikator kinerja renstra Kemendikbud.
“walau disesuaikan dengan kebutuhan daerah, rencana strategis daerah harus sinkron dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional,” ujar M. Ridwan Tikollah, Governance and Management Specialist USAID PRIORITAS disela – sela acara Workshop Reviu Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang diadakan di Hotel M. Regency Makassar 27 Juli 2016.
Menurut Ridwan tingginya ketidaksinkronan ini, salah satunya dikarenakan beberapa dinas pendidikan kabupaten dalam membuat renstra lebih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita disini membantu mereka mensinkronkan renstra daerah dengan renstra Kemendikbud,” ujar Ridwan.
Kegiatan reviu rencana strategis pendidikan daerah ini dihadiri oleh 36 orang terdiri dari unsur Bappeda, DPRD, dan Dinas Pendidikan. Baik daerah yang sedang menyusun maupun yang renstranya sudah disahkan merasa terbantu dengan adanya kegiatan reviu ini.
“kegiatan seperti ini sangat diperlukan. Kami menjadi lebih mengerti alur penyusunan renstra pendidikan. Renstra yang sudah ada, akan kami revisi disesuaikan dengan indikator renstra kementrian. Kami juga akan memasukkan program inklusi yang sebelumnya tidak ada dalam renstra pendidikan daerah kami,” ujar Faisal, Kabid Perencanaan Dinas Pendidikan Sidrap.
Sidrap, oleh karenanya akan merevisi isu strategis, sasaran dan kebijakan terkait program literasi dan budaya baca, sasaran kebijakan program kecukupan guru agar sinkron dengan renstra pendidikan nasional, dan memasukkan pendidikan inklusi.
Kabupaten Pangkep, dalam draft renstra pendidikannya akhirnya juga memasukkan pendidikan inklusi. Beberapa daerah juga memasukkan budaya baca menjadi isu yang lebih spesifik dan strategis.
“Budaya baca merupakan program strategis yang harusnya memang dimasukkan dalam renstra pendidikan daerah. Kalau tidak dimasukkan secara spesifik, alokasi danapun susah untuk didapatkan dalam menjalankan program ini di daerah,” ujar Fadiah Machmud, Spesialis Pengembangan Sekolah USAID PRIORITAS Sulsel yang juga memfasilitasi kegiatan. (*Mutajib/tim)
