PDIP Seizes Power in 2014 Through Cadre

Zonalinenews – Tarus . PDI-P has a determination to seize power in 2014 , with more emphasis party cadre than leaders of community. “in achieving our goal in 2014, do we take it by emphasizing figures or we seize power by promoting our own cadres, there are two questions that we need to think,” said Secretary of DPD PDIP NTT, Nelson Matara on the course of four pillars of Democracy for PDI-P cadres in Kupang regency, at Alfa Omega Foundation, on Saturday (6/10/2013).

According to Nelson, If PDI-P seizes the figures of community, then it must be understood that Indonesia has a lot of character who just gave birth cadres . But PDI-P cadres produce more . this must be understood clearly.

” There are many leaders who engendered parties. Example there is SBY
in Democrat, Wiranto in Hanura, whereas we see there is Gerindra by Prabowo . Therefore , if they loose their persona, then their parties will come to end, we should aware oabout this. PDIP have mobilized many cadres, so we should not be afraid of this, we must go forward, hand in hand to seize the power in 2014 , “said Nelson .

Nelson asserted , if the PDI-P wants to seize power in 2014 , then it should increase their bargaining power by increasing the number of PDIP members in Indonesian legistilative assembly (DPR RI).

” if there are Mr. Vian , Mrs. Nina Kedang, Mr. Herman Hery in NTT, whether in the future we just nominate Mr. Herman Hery? Are there no more names but Mr. Herman Hery . There must be some more names beside Mr. Hery. That’s the way we raise our bargaining power and also our political bargaining,” said Nelson.

Nelson added, based on the target that set in DPP PDIP national working meeting (Rakernas), it must obtain 27.02 % seats, and it is quite large. Because, based on the regulation, the standard for a party to be able to propose its president candidate and vice president candidate, if it has a number of seats in DPR RI at least 27.02 % . (*RRK )

Indonesian Version

PDIP Rebut Kekuasaan 2014 Lewat Kader

Zonalinenews- Tarus.  PDI Perjuangan memiliki tekad untuk merebut
kekuasaan pada 2014 mendatang,  dengan lebih mengedepankan kader Partai daripada tokoh masyarakat. “Apakah kita dalam mencapai tujuan tersebut, kita rebut kekuasaan ini dengan kita kedepankan tokoh atau di tahun 2014 nanti kita rebut kekuasaan dengan mengedepankan kader sendiri, ini ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama”, kata Sekretaris DPD PDIP NTT, Nelson Matara pada kegiatan kursus empat pilar Demokrasi bagi para kader PDIP di kabupaten Kupang. Kegiatan ini berlangsung di Yayasan Alfa Omega, Sabtu 6 oktober 2013.

Menurut Nelson , Bila PDI Perjuangan mengedepankan tokoh, maka harus dipahami bahwa Indonesia memiliki banyak tokoh. Di negeri ini ada banyak tokoh yang hanya melahirkan kader. Tetapi PDI Perjuangan lebih banyak melahirkan kader. Hal seperti ini mesti dipahami secara baik.

“Ada banyak tokoh yang melahirkan partai. Misalnya Demokrat ada SBY, Hanura ada Wiranto, sedangkan Gerindra kita lihat disitu ada Prabowo. Dan oleh karena itu, kalau ketokohan mereka hilang maka disitu partai mereka akan mati, kita sadari itu sehingga kita harus bersepakat dan oleh dimana-mana PDIP sudah melahirkan kader dan kita tidak boleh takut ini, kita harus maju bergandengan tangan untuk merebut kekuasaan ini pada 2014 nanti,” ungkap Nelson.

Nelson Matara menegaskan, jika PDI Perjuangan ingin merebut kekuasaan pada 2014 nanti, maka untuk itu PDI Perjuangan harus menaikan posisi tawarnya. Posisi tawar dimaksud adalah dengan menaikan jumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan di lembaga DPR RI

“Dalam kesempatan yang bermartabat ini, kalau tadi NTT ada Pak Vian, ada Ibu Nina Kedang, ada Pak Herman Hery, apakah itu ke depan ini hanya kita sebut pilih Pak Herman Hery, tidak ada nama lain dari Herman Hery. Ini juga patut kita pertanyakan, karena harus ada nama lain selain nama Herman Hery. Itulah cara kita menaikkan posisi tawar kita, bargaining politik kita disitu,” kata Nelson.

Nelson menambahkan  target yang  ditetapkan DPP partai PDIP dalam Rakernasnya harus memperoleh presentase jumlah kursi sebesar 27,02% dan jumlah ini cukup besar. Karena menurut standar Undang-Undang bahwa parpol bisa mengusulkan capres dan cawapres jika memiliki jumlah kursi di DPR RI minimal 27,02%. (*RRK)