Panwas Delapan Kabupaten di NTT Segera Terbentuk

- Reporter

Minggu, 16 November 2014 - 09:08

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Media Group: Zonalinenews,Erende Post-Kupang,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT telah membentuk tim seleksi (Timsel) perekrutan panitia pengawas (Panwas) delapan kabupaten yang menyelenggarakan pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 mendatang.

Juru Bicara Bawaslu NTT, Jemris Fointuna kepada wartawan di Kupang, Jumat 14 November 2014  menyebutkan, delapan kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2015 mendatang yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka.

“Pembentukan timsel perekrutan panwas itu merujuk pada Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang pilkada,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jemris menerangkan, komposisi tim seleksi dimaksud terdiri dari tokoh agama, akademisi, dan profesional. Tim seleksi tersebut diketuai oleh Romo Leo Mali, Pr. Sedangkan anggotanya terdiri dari Theresia Ratu Nubu, Pdt. Boy Takoy, Hipol Mawar, dan Khalid Mawardi. Tim seleksi ini sudah mulai bekerja sejak November hingga Desember 2014.

“Ada 12 tahapan yang harus dilaksanakan oleh tim seleksi mulai dari pengumuman hingga wawancara,” ujar Jemris.

Dia menjelaskan, tim seleksi menghasilkan enam orang calon anggota panwas pilkada untuk masing- masing kabupaten. Dari jumlah yang ada, Bawaslu akan melakukan tes untuk menghasilkan tiga orang anggota panwas di setiap kabupaten. Sesuai ketentuan, minimal panwas setiap kabupaten harus memiliki satu orang anggota perempuan atau memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan.

Tentang Kabupaten Lembata dan Flores Timur yang akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir pada tahun 2016, Jemris sampaikan, akan digelar pada tahun 2018.

Hal yang sama juga degan Kabupaten Sabu Raijua. Sehingga yang melaksanakan pilkada tahun 2018, selain akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir pada tahun tersebut, tapi juga untuk daerah lain yang akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir pada tahun 2016 dan 2017.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Fransiskus Salem menyatakan, anggaran untuk membiayai pilkada langsung di delapan kabupaten tersebut tidak ada masalah, karena masing- masing pemerintah daerah sudah menyiapkan dana cadangan untuk beberapa tahun anggaran.

Biasanya, alokasi anggaran untuk pilkada berpedoman pada pilkada sebelumnya. Setelah dihitung dengan sejumlah komponen termasuk kenaikan harga barang, maka pemerintah daerah memprediksikan anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada mendatang. Dari prediksi anggaran tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan secara bertahap untuk beberapa tahun angaran.

“Soal anggaran untuk biaya pilkada langsung, tidak ada masalah karena sudah ada pos anggaran yang disiapkan,” papar Frans.

Tentang bantuan dana dari provinsi untuk delapan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2015 mendatang, Frans menyampaikann, belum dibahas.

Namun yang sudah dipastikan adalah bantuan dana untuk pilkada pertama di Kabupaten Malaka. Bantuan dananya sudah dialokasikan, tinggal diberikan untuk membiayai pelaksanaan pilkada.(vlm)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jane Natalia Suryanto: Menang Tidak Menang Terus Melayani Masyarakat
Zulfikli Hasan: Prabowo Gibran Tidak Ada Lawan dan Akan Menang Mutlak
Perhimpunan Rakyat Progresif Ajak Kaum Milenial Untuk Berpolitik Cerdas
PAN Sabu Raijua Target Raih Satu Fraksi
Daftar Bacaleg Partai Nasdem Ingin Rebut Kursi Ketua DPRD NTT
Marthen Dira Tome Dinilai Layak Pimpin Provinsi NTT
Insiden 894 Korban Jiwa Petugas Pemilu 2019, AHY Minta Jangan Terulang Lagi
Penuhi Panggilan Jaksa, Sekda Flotim Langsung Ditahan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terbaru

Kupang

DPW MOI NTT Gandeng IKIF Gelar Pelatihan Jurnalistik

Selasa, 20 Feb 2024 - 21:55

Slot Gacor Gampang Menang Dengan RTP Live Tertinggi