Media Group Zonalinenews-Kupang,- Anggota senator/DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Drs. Ibrahim Agustinus Medah mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) RI Ignasius Jonan untuk memberikan perhatian serius terhadap transportasi darat, laut dan udara di NTT.
Kepada wartawan di Kupang, Sabtu 31 Januari 2015, Medah menjelaskan, selaku anggota Komite II DPD RI dalam pertemuannya dengan menteri perhubungan Ignasius Jonan beberapa waktu lalu ia mendesak Kementrian Perhubungan agar memberikan kapal feri yang lebih besar kapasitasnya sehingga mampu menyebrangi lautan di NTT yang terkenal ganas pada musim angin barat dan angina timur.
“Kepada menhub saya katakan bahwa kapal feri yang ada sekarang itu untuk penyebrangan danau, bukan laut lepas seperti di NTT yang berpulau-pulau. Ketika musim barat sejak Desember – Februari laut di NTT sangat rawan dan memang beberapa kali terjadi kecelakaan laut. Demikian juga ketika angin Timur sejak Mei-Agustus juga sama rawannya dan selalu ada kecelakaan di laut,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan ke Kementrian Perhubungan pasalnya agar kementerian memberikan ke NTT kapal feri yang lebih besar sehingga lebih layak dan cocok dengan kondisi musim di NTT, dimana kapal feri bisa menyesuikan diri dengan laut di NTT. “ Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menyetujui permintaannya itu dan dalam waktu dekat kapal feri itu akan segera didatangkan ke NTT,”ungkap Medah.
Ia menjelaskan, untuk fasilitas perhubungan laut, dirinya mendesak Menhub agar memberikan kapal perintis yang besar agar bisa membantu pelayaran antar pulau di NTT terutama bisa mengangkut hasil produksi masyarakat di pulau-pulau di NTT serta kebutuhan pokok dari luar. Dan, setelah kapal-kapal itu diberikan ke NTT ia juga kembali mendesak Kemenhub untuk serius mengawasi agar kapal perintis itu benar-benar berfungsi maksimal.
Tidak hanya itu, khusus untuk NTT, Medah juga meminta kepada Kemenhub untuk menyediakan sebuah kapal pengangkut hewan ternak dari NTT ke luar NTT. Hal itu, kata dia untuk menindaklanjuti kesepakatan kerja sama yang ditandatangani oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang disaksikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Kupang.
“Saya bilang ke menteri Perhubungan bahwa sekarang kapal yang angkut ternak dari NTT ke Jakarta menggunakan kapal kargo biasa turun di Surabaya naik lagi ke Jakata. Dan, karena kondisi kapal yang tidak layak maka semua sapi yang dikirim dari NTT akan mengalami penurunan berat badan dan bahkan banyak yang mati. Angka susut dan mati itu sekitar 15-20 persen dari yang diangkut. Dan tidak ada satu ekorpun yang berat badannya tetap, pasti turun,” katanya.
Medah menjelaskan, jika saja nilai susut dan mati itu mencaai 20 persen dan sapi yang dikirim keluar NTT tiap tahun mencapai 100 ribu ekor, maka maka hanya 80 ribu ekor saja yang sampai di tempat tujuan terutama di Jawa. “Masyarakat sangat rugi hanya karena tidak ada kapal hewan.
Saya harap dalam tahun ini kapal hewan itu bisa dieralisasi, dan saya kawal terus karena terkait kapal hewan ini sudah menjadi cita-cita saya sejak bupati Kupang,” katanya.
Ia menambahkan, jika pemerintah pusat tidak bisa memenuhi permintaan kapal feri besar dan kapal hewan untuk NTT maka pihaknya juga telah membangun komunikasi dengan sejumlah investor dari China untuk menyediakan kapal tersebut. “Mereka (investor China) juga sudah bersedia jika Pemerintah Provinsi NTT mau bekerja sama untuk mengelola kapal feri besar dan kapal hewan,” katanya.
Untuk perhubungan udara di NTT, Ibrahim Medah mendesak Menteri Perhubungan untuk membangun sebuah bandara sipil yang baru di Kupang. Pasalnya, bandara El Tari yang ada saat ini meruakan bandara milik TNI-AU dan lokasi tanahnya selalu bermasalah antara masyarakat adat dengan pihak TNI-AU.
“Kondisi ini untuk jangka panjang tidak bagus karena untuk kepentingan sipil dan invsetasi sejumlah fasilitas terus dibangun sedangkan semua itu dikuasai oleh TNI-AU maka itu sia-sia saja. Soal lahan untuk membangun bandara sipil yang baru, sudah saya bicarakan dengan Gubernur NTT dan Pemda NTT sudah mempersiapkannya, ketika saya Ketua DPRD NTT saya sudah bicarakan dengan Gubernur NTT,” katanya.
Selain alasan status bandara yang bukan penerbangan sipil dan konfilk lahan antara TNI- AU dengan masyarakat adat setempat, lanjut Medah, ada petimbangan lain dalam membangun bandara sipil yang baru karena NTT khususnya Kupang berbatas langsung dengan Reublic Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia.
Lantaran posisi sebagai perbatasan Negara itu maka kata Medah, bandara di Kupang harus berstatus internasional. “Dengan posisinya sebagai perbatasan antar Negara maka volume penerbangan akan bertambah, Karena itu maka status bandaranya harus bertaraf internasional,” ujar Medah.
Mantan Bupati Kupang dua periode itu menambahkan, alasan lain agar Bandara Sipil di Kupang dibangun dengan taraf internasional karena NTT sebagai salah satu tujuan wisata dunia setelah Komodo menjadi tujuh keajaiban dunia yang baru maka kunjungan wisata ke NTT melalui Kupang semakin meningkat. Selain itu masih banyak tujuan wisata lain di seluruh kabupaten di NTT yang berdampak ada meningkatnya kunjungan wisata di NTT.
Dengan sejumlah fakta itu, Medah mengatakan, Menteri Perhubungan sedang mengakaji permintaan itu dan akan segera ditindaklanjuti karena sudah menjadi kebutuhan bagi NTT.(*laurens)
