ZONALINEWS – OELAMASI, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki siap “perang” melawan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang. Pasalnya, sikap Ketua DPRD Josep Lede Kabupaten Kupang bersama anggotanya saat ini sudah tidak menghargai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, dimana secara diam – diam Ketua DPRD melaporkan BLUD Kabupaten Kupang ke Kejari Oelamasi tanpa pemberitahuan ke pihak pemerintah. Demikian Diungkapakan Bupati Kupang Ayub Titu Eki kepada wartawan usai melakukan peresmian jalan Poros Tengah tahap kedua di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Selasa 2 Juni 2015 pukul 13.00 wita.
Dikatakan, DPRD bersama Pemerintah ini adalah mitra, apabila ada masalah temuan dokumen yang merugikan seharusnya PPK yang memeriksa terlebih dahulu, bukan masalah ini langsung dilemparkan ke Kejari. “Sikap sangat tidak terpuji ini yang di lakukan anggota DPRD hingga sampai sekarang anggota DPRD sendiri ingin menghapus BLUD dan harus semua peralatan BLUD serahkan sepenuhnya ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kupang yang mengelolahnya, dan BLUD saat ini anggaran ditolak oleh DPRD, “kata Bupati Kupang Ayub Titu Eki.
Menurutnya, dirinya selama ini diam sementara, bukan berati takut sama DPRD. “mereka itu sudah berbuat jangan suka menutup diri bahwa tidak tau menahu apa – apa. Ini seperti orang yang suka lempar batu sembunyi tangan.,’ ujar Titu Eki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan, kalau Dprd merasa diri benar mari sama – sama buka – bukaan sehingga apabila terjadi kesalahan yang berdampak pada penjara. “Kalau mau buka – bukaan silahkan saja biar kita sama sama masuk penjara. Jadi orang jangan sok suci dan menganggap diri paling benar. Saya tidak takut sama mereka jangan mereka pikir saya diam berarti saya takut, “tegasnya.
Ia mengatakan, dengan masalah BLUD yang sudah di tangani Kejari saat ini dan ditambah BLUD sendiri dananya tidak dianggarkan saat ini maka yang susah adalah masyarakat, karena peralatan – peratan alat berat yang untuk mengerjakan jalan – jalan di Kabupaten Kupang ini juga sangat membutuhkan anggaran untuk perbaikan juga. “Dengan tidak ada anggaran untuk BLUD saat ini yang terasa dampaknya adalah masyarakat, “katanya.
Sebenarnya DPRD barsama Pemerintah ini katanya, adalah mitra. Maka dari kemitraan ini harus saling melayani kepentingan masyarakat. Bukan kemitraan yang kita jalani ini DPRD hanya ingin mencari kesalahan dari Pemerintah saja, kalau memang ini yang diinginkan ya kita lihat saja nanti. “Saya sangat yakin bahwa apa yang mereka lakukan ini bertujuan kepada saya, tetapi saya sangat – sangat tidak takut,”ujarnya.
Ditambahnya, apabila masalah ini kedapatan ada keganjalan dan berdampak kerugian pada keuagan negara maka masalah ini seharusnya segera ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari sehingga masalah ini jangan digantung saja karena kasian masyarakat kita. (*hayer)
