Zonalinenews-Kupang, East Manggarai regency government (regency Matim) led by Joseph Tote and gnats Andrae in the period five years ago has made the budget document forgery Plenary Meeting agreed on the Regional Representatives Council (DPRD) Matim 2012 budget related to the total budget 509 billion more.
it is submitted one Member of Parliament of East Manggarai Iindonesia Demoktasi Party of Struggle (PDIP) Nicholas Martin in the head office of the Regional (DPW) National Awakening Party (PKB) East Nusa Tenggara (NTT) Friday 23/8 time freelance discussions with Forum People’s Anti-Corruption (Raft) students East Manggarai (Matim) and NGO elements.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
According to Nikolaus Martin East Manggarai government has done to the public nature of victimization and do not respect the institution the Regional Representatives Council (DPRD) East Manggarai “I was disappointed with what was done by the Regional Pemenitah Matim who never think about the lives of a small community with arbitrarily changing the agreement plenary between parliament and the Government.
many irregularities committed by the Government Matim that does not comply with the rules thus far, we have reported the matter to the Corruption Eradication Commission (KPK) RI in July related to irregularities committed by government Matim and good response from the Commission sent a letter to Attorney General (Attorney ) NTT.ujarnya
“If this issue is not institutionally ignored then I will take action to report to law enforcement authorities for falsifying documents accountability report is not in accordance with what was agreed at the plenary session of … (* Ega)
Indonesian Version
Pemda Marim Manipulasi Dokumen APBD
Zonalinenews-Kupang-,Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim) yang dipimpin Yoseph Tote dan Agas Andrae pada periode lima tahun lalu telah melakukan pemalsuan dokumen APBD yang sudah disepakati pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Matim terkait anggaran 2012 dengan total anggaran 509 miliar lebih.
hal ini disampaikan salah satu Anggota DPRD Manggarai Timur dari Fraksi Partai Demoktasi Iindonesia Perjuangan(PDIP)Nikolaus Marthin di kantor Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) Jumat 23 Agustus 2013 saat diskusi lepas bersama Forum Rakyat Anti Korupsi (Rakit) Mahasiswa Manggarai Timur(Matim) dan unsur LSM.
Menurut Nikolaus Marthin Pemerintah Daerah Manggarai Timur telah melakukan pembohongan terhadap pulik serta tidak menghargai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Manggarai Timur”saya kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Pemenitah Daerah Matim yang tidak pernah berpikir soal kehidupan masyarakat kecil yang dengan seenaknya merubah hasil kesepakatan Paripurna antara DPRD dan Pemerintah.
banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Pemerintah Matim yang tidak sesuai dengan aturan dengan demikian persoalan ini kami sudah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)RI pada bulan Juli lalu terkait kejanggalan yang dilakukan oleh Pemda Matim dan respon baik dari KPK yakni bersurat kepada Kejaksaan Tinggi(Kejati)NTT.ujarnya
“Kalau persoalan ini secara kelembagaan tidak dihiraukan maka saya akan mengambil sikap untuk melaporkan kepada pihak penegak hukum atas pemalsuan dokumen LKPJ tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati pada sidang paripurna Dewan…(*Ega)
