Zonalinenenws-Kupang, DPD KNPI Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Hermanus Th. Boki sebagai Ketua dan jajaran pengurusnya, terus memberikan konstribusi nyata dalam turut-serta berpartisipasi aktif serta mengawal setiap proses pembangunan, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Hal ini secara jelas dibuktikan oleh DPD KNPI Provinsi NTT, dimana memasuki masa sidang dan paripurna DPRD yang resmi dibuka Selasa 6 September 2016, KNPI Provinsi NTT menyampaikan sejumlah pokok pikiran, rekomendasi, kritik dan saran kepada Komisi IV dan Komisi V DPRD NTT untuk segera melakukan evaluasi obyektif atas mitra kerja komisi masing-masing yakni Dinas Pariwisata (Komisi IV) dan Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi NTT (Komisi V).
Dalam press release yang ditandatangani oleh Hermanus Th. Boki dan Bambang Juwamang selaku Ketua dan Plt. Sekretaris DPD KNPI Provinsi NTT, menguraikan sejumlah hal, diantaranya Lemahnya SKPD dalam melakukan komunikasi dan koordinasi guna optimalisasi tugas, peran dan fungsi masing-masing, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi NTT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut KNPI NTT, Masih lemah bahkan lambannya SKPD mengeksekusi anggaran yang telah dialokasikan dalam tahun anggaran berjalan periode Januari – September 2016 (kuat dugaan: anggaran dibiarkan ‘parkir’ sementara di rekening bank).
Pola kerja ‘Kebut Semalam’ lanjut KNPI NTT , rupanya masih menjadi primadona bagi SKPD dalam merealisasikan anggaran. Ibarat momentum durian runtuh, SKPD pun baru akan banjir hadiah pada penghujung tahun anggaran (bulan desember) semata-mata hanya untuk memenuhi target penyerapan anggaran.
KNPI menjelaskan , Pekerjaan dan/atau kegiatan yang harusnya direalisasikan anggarannya sejak penetapan APBD TA 2016, hingga saat ini masih ‘parkir’ tanpa arah yang jelas, dan berdampak tidak tepat sasaran, baik penggunaan maupun peruntukannya.
KNPI NTT merincikan, untuk pekerjaan dan kegiatan berjalan lancar dengan alokasi waktu dan kualitas pekerjaan/kegiatan yang baik dan bermutu, menjadi jauh dari harapan dan sulit dicapai di internal SKPD (hanyalah mimpi) dikarenakan iklim birokrasi yang cenderung berbelit-belit, tidak sehat dan sebagainya.
KNPI Memambhkan, Pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, akan jauh dari hasil yang diharapkan karena pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak didukungan realisasi anggaran (baik uang muka maupun termin); dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya yang diakibatkan lemahnya kemampuan aparatur SKPD, secara khusus dalam penyerapan dan penggunaan anggaran yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna. (*tim)
