Zonalinenews-Kalabahi,- Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur (NTT), Mubarak Abdullah , Rabu 21 Februari 2024 siang menanggapi isu yang berkembang di Kecamatan Kabalo kabupaten Alor menegaskan bahwa di PKS dilarang keras karenanya partai PKS berlandaskan Pancasila.
“Salah satu sila adalah ke Tuhanan yang Maha Esa dan kami mengacu pada Hal itu, ” ucap Mubarak.
Lebih Lanjut Mubarak menambahkan bahwa asas politik di PKS yaitu Kebangsaan, Pemberdayaan, Silahturahmi dan Spritual .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai ketua DPD PKS Kabupaten Alor Mubarak menekankan kepada masyarakat dan kader PKS untuk menghindari namanya politik uang.
“Kalau dalam perjalanan kader PKS main politik uang dan bisa dibuktikan lapor kepada DPD, kami akan PAW, “tegas Mroland blues cube pedals szary płaszcz puchowy new balance mrl420tb damskie varusteleka sarkahousut Finland brandon aiyuk shirt brandon aiyuk shirt nike zoom kd 12 bracelet tendance femme 2022 Canada hornbach ampelschirme lys til google home ray ban 2132 blue brandon aiyuk jersey nike sb janoski hazelnut reebok royal ultra hr ubarak Abdullah.
Terkait dengan isu politik uang Mubarak menjelaskan bahwa bila kita kalah poltik dan mengeluarkan pernyataan yang bermacan-macan itu tidak wajar.
“Terkait dengan Kabola, buah tangan dari PKS banyak sehingga wajar jika kita punya suara banyak disana, ” Tegas Mubarak.
Sebelumnya diberitakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Bulan Bintang (PBB) Lomboan Djahamou kepada Zonalinenews, Rabu 21 Februari 2024 mengungkapkan bahwa ada dugaan money politik oleh oknum calon anggota DPRD Kabupaten Alor dari PKS kabupaten Alor.
Lomboan menceritakan bahwa pada saat ke Ampera Lewalu mencari C1 partai Bulan bintang, ada masyarakat disana menceritakan bahwa pada tanggal 13 malam itu, kira-kira uang yang beredar di Ampera Lewalu berkisar 200-300 juta
“Kebetulan yang ikut saya adalah ada salah satu masyarakat Kabola, dia mendengar ceritanya langsung , ” ucap Lomboan.
Lomboan menjelaskan beberapa warga menyampaikan ke dirinya bahwa di kompleks tersebut juga ada partai tertentu yang juga main uang dan menawarkan 200 ribu/orang. Dan yang menawarkan adalah salah satu Ketua RT di Kelurahan Kabola dia juga ketua Ketua KPPS.
Lomboan menduga bahwa ini komplotan ada juga masyarakat bernama ED diatur sebagai Pengawas TPS.
Dugaan itu kata Lomboan, ada indikasi dengan dua DPT yang sakit yang satunya DPT diantar surat suara (karena dugaan kuat mereka komplotan) sementara yang satu lagi sakit sengaja tidak diantar surat suara untuk dicoblos.
Atas kejadian ini Lomboan meminta kepada penyelanggara agar dilakukan PSU dengan alasan bagaimana Demokrasi mau sehat kalau orang-orang yang mau dipercaya untuk kepentingan masyarakat di kursi terhormat, tapi menggunakan cara licik kotor termasuk money politik!.
Lomboan menegaskan bahwa untuk temuan ini dirinya akan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. (*Aty Gomang)
