ZONALINENEWS.COM, KUPANG – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat optimis dengan pencapaian penurunan angka stuting di NTT. Pasalnya, Gubernur NTT Viktor Laiskodar sudah menargetkan angka Stunting di NTT bisa menurun hingga 12 persen. Sedangkan angka yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2024 angka stuntin Nasional 14 persen.
Diketahui, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih memiliki “pekerjaan rumah” atau “PR” besar untuk persoalan angka stunting yang tinggi. Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 NTT memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”. Pelabelan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
“Ke-15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen,” lanjut Wardoyo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, lima kabupaten di NTT masuk ke dalam 10 besar daerah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air. Ke lima kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan di urutan pertama, Timor Tengah Utara di posisi ke dua, Alor di peringkat ke-lima, Sumba Barat Daya di rangking ke-enam, serta Manggarai Timur di posisi 8 dari 246 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting.
Sementara sisanya, 7 kabupaten dan kota berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.
Marianus Mau Kuru kepala perwakilan BKKBN provinsi NTT mengatakan, sesuai target Gubernur NTT Viktor Laiskodat target di tahun 2023 angka stunting di NTT harus turun hingga 12 persen.
“Strategis yang diminta oleh pak gubernur itu kita harus buat desain yang melibatkan semua komponen, baik pemerintah, diluar pemerintah termaksut media. Untuk itu kita semua harus bisa berkolaborasi bersama – sama,” kata Marianus kepada wartawan di sela – sela kegiatan Temu Kerja Pengendalian Penduduk Tingkat Provinsi di Hotel Kristal Kupang, Sabtu 5 Maret 2022.
Marianus menjelaskan, untuk membuat desain tersebut, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan meminta pandangan dari para tokoh – tokoh agama.
“Kita harus minta pandangan dari semua tokoh agam, yakni tokoh Agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu dan budhabudha serta para bupati, agara kita menyusun desain itu sudah secara lengkap,” pungkas dia.
Menurut Marianus juga, dalam pelaksanaan kerja tidak boleh ada pendobelan intervensi.
“Misalnya BKKBN sudah desain, berada di satu lokasi, maka yang lain itu jangan ke lokasi ini lagi. Sehingga tidak terjadi pendobelan,” tutup Marianus. (*hayer)
