Kepala Bidang Keuangan Kota Kupang Pling Plang

- Reporter

Rabu, 11 Juni 2014 - 00:21

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Soleman Kette

Soleman Kette

Zonalinenews – Kupang, Panita Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), mempertanyakan  Peraturan Walikota  yang di Keluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) sudah sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 ataukah belum.

Soleman Kette
Soleman Kette

 

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

”Panitia Khusus DPR Kota Kupang tidak pernah mempermasalahkan beberapat item pekerjaan seperti, pekerjaan Pembangunan WC di Kantor Lurah Liliba, pekerjaan jalan dan pekerjaan drenase namum karena menurut  informasi pekerjaan sudah selesai dikerjakan tahun 2013 lalu oleh kontraktor, namun realitnya pekrjaan tersbut belum diselesaikan. “Kata Wakil Ketua Pansus Soleman Kette kepada wartawan saat Jumpa Pers, Senin 9 Juni 2014, Jam 12.30 Wita di kantor DPRD Kota Kupang.

Sesuai permendagri No 13 tahun 2006 pasal 138 sebagai tindak lanjuti dari pasal 137 yang mengatakan apabila keterlambatan pekerjaan dikarenakan Force Major baru bisa dikeluarkan Perwali. tetapi apabila  keterlambatan suatu pekerjaan dikarenakan oleh penguna jasa dan penyedia jasa maka  sebenarnya tidak boleh di bayar.

 

“Pada saat degar pendapat   Antara  pansus bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kupang dan beberapa Dinas lainnya . terungkap bahwa   keterlambatan tersebut dikarenakan keterlambatan administrasi.  Hal ini disimpulkan kesalahan ini berada pada penguna jasa dan pemberi jasa,”Katanya

Dikatakan Solemen, pegakuan Dinas Tata Kota, Dispenduk Dan Bagian Umum itu semua kesalahan terletak  pada keterlambatan administrasi. sesuai surat yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Kupang tanggal 29 Januari 2014  “Apakah Dinas mereka sudah dibayar atau belum, dan mereka diminta untuk melaporkan data – data tersebut, yang tercantum pada pasal 137 ayat 2 mengatakan paling lambat pertegahan bulan Desember Dinas, SKPD  harus melaporkan tentang perkembangan pengerjaan kegiatan fisik , “ungkapnya.

Soleman Kette menegaskan, melihat  surat yang dikeluarkan Sekda Kota Kupang tanggal 29 Januari 2014 maka belum ada laporan terkait masalah tersebut  sehingga  dikeluarkan surat.

“Hasil dengar pendapat anggota Pansus bersama beberapa dinas ketika ditanyai masalah pembayaran  apakah proyek pekerjaan seperti, pekerjaan Pembangunan WC di Kantor Lurah Liliba, pekerjaan jalan dan pekerjaan drenase  sudah direalisasikan pembayaranya atau belum, (mereka) dinas terkait yang saat itu mengikuti rapat pansus tidak mengetahuinya, tetapi anehnya menurut Kepala Bidang Keuangan (Kabid) Kota Kupang menjelaskan item pengerjaan tersebut sudah di bayar semuanya. Ini mana yang benar ? saya merasa Kabid Keuagan Pling Plang, “tegas Soleman.(*hayer)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jane Natalia Suryanto: Menang Tidak Menang Terus Melayani Masyarakat
Zulfikli Hasan: Prabowo Gibran Tidak Ada Lawan dan Akan Menang Mutlak
Perhimpunan Rakyat Progresif Ajak Kaum Milenial Untuk Berpolitik Cerdas
PAN Sabu Raijua Target Raih Satu Fraksi
Daftar Bacaleg Partai Nasdem Ingin Rebut Kursi Ketua DPRD NTT
Marthen Dira Tome Dinilai Layak Pimpin Provinsi NTT
Insiden 894 Korban Jiwa Petugas Pemilu 2019, AHY Minta Jangan Terulang Lagi
Penuhi Panggilan Jaksa, Sekda Flotim Langsung Ditahan
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 20:35

Pimpinan dan Anggota Beserta Seluruh Staf DPRD Kota Kupang Mangucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijrah

Jumat, 5 April 2024 - 20:53

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Lapas Perempuan Kupang Tingkatkan Pengawasan

Jumat, 5 April 2024 - 17:13

Pawai Kupang Bertakbir akan Dilaksanakan Selasa 9 April 2024

Kamis, 4 April 2024 - 21:50

Pemprov NTT dan BKKBN Bangun Komitmen Bersama Untuk Kurangi Stunting di NTT

Kamis, 4 April 2024 - 20:34

Program Bangga Kencana Bukan Pemerintah Membatasi Hak Warga Untuk Memiliki Anak

Kamis, 4 April 2024 - 16:59

Plt Kenkamenag Alor Buka Musyawarah Guru Mata Pelajaran

Sabtu, 30 Maret 2024 - 20:33

2 April 2024 Besok Arus Lalu Lintas di Jembatan Ditutup Sementara, Ini Alasannya

Kamis, 28 Maret 2024 - 16:34

Pria Paruh Baya Warga Mebba Sabu Barat Ditemukan Tewas Gantung Diri

Berita Terbaru

Slot Gacor Gampang Menang Dengan RTP Live Tertinggi