Zonalinenews – Rote Ndao. Kondisi keamanan, ketertiban dan keutuhan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao pasca menjelang momentum pemilukada 2018 yang akan datang perlu sejak dini diantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin bakal terjadi saat perhelatan politik tersebut.
Terhadap langkah preventif tersebut Kapolres Rote Ndao AKBP Murry Mirranda,S.Ik, ungkap sejumlah masalah masyarakat dan langkah langkah yang perlu diantisipasi bersama para tokoh agama serta tokoh masyarakat lainnya dalam menghadapi pemilukada Rote Ndao nanti.
Demikian ungkap Kapolres Rote Ndao kemarin Senin 18 September 2017 di Mapolres setempat saat pertemuan dengan para pemangku kepentingan se- Rote Ndao dengan thema, Sinergitas Polres Rote Ndao bersama para Kepala Desa, tokoh Lintas Agama,Tokoh Adat, Maneleo, Pemuda dan tokoh lainnya menjaga netralitas keamanan, Ketertiban dan keutuhan Pemilukada Rote Ndao Tahun 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut sejumlah permasalahan yang kini mencuat kepermukaan ditengah masyarakat yang harus dihentikan dan semua pihak bersinergi untuk mengawasi jalannya perhelatan Politik yang akan berlangsung dalam suasana damai dan aman.
Masalah tersebut ungkap Kapolres diantaranya intimidasi money politik, keterlibatan masyarakat dalam permainan judi, keterlibatan Kepala Desa terhadap masalah pengelolaan Dana Desa yang sering dilaporkan oleh warga kepihak Polres Rote Ndao dan gangguan ketertiban umum lainnya.
Soal – persoalan masyarakat ini. Tegas, Murry Mirranda, para tokoh Agama diminta agar berperan untuk turut mengatasinya, memberikan pandangan maupun imbuan kepada masyarakat agar berhenti dari kegiatan yang melawan hukum tersebut sekaligus mengajak masyarakat kembali memusatkan perhatiannya pada upaya usaha ekonomi yang benar.
“ Bapak Pendeta, Imam dan Ulama sebagai tokoh Agama katakan pada umat untuk berhenti sudah berjudi. Kembali pada cara mencari hidup dengan baik,” Ujar Mirranda.
Selain itu untuk ketertiban umum. Ia menegaskan akan melakukan penertiban pada berbagai aspek yang mengganggu keamanan dan kenyaman masyarakat termasuk penertiban ternak yang selama ini sangat mengganggu arus lalulintas akibat hewan yang masih dibiarkan berkeliaran dalam wilayah ibu kota Kabupaten Rote Ndao.
Sementara kasus dana desa yang melibatkan beberapa kepala desa, Ia mengatakan, pihaknya telah dalam upaya pemrosesan tetapi ada juga yang pihaknya kembalikan karena belum adanya audit sehingga dikembalikan untuk dibenahi.
Menurut Kapolres, banyak laporan dan surat masyarakat ditujukan kepada pihak Polres Rote Ndao terkait Dana Desa namun lebih banyak terkait unsur tidak searah akibat adanya dukungan politik dan unsur sakit hati.
“ Orang Rote paling hobi buat surat laporan, banyak surat datang ke Polres. Banyak juga yang dikembalikan untuk dibenahi. Banyak yang kita tidak proses karena auditnya belum ada bukan kita yang tidak proses. Banyak hal ini akibat ada dukungan politik dan sakit hati” Ujarnya. Sambil meminta para Kepala Desa untuk menggunakan Dana Desa sesuai dengan aturan yang ada. Tambahnya.
Selanjutnya Ia menegaskan, Pihak Polres Rote Ndao akan turun ke desa – desa mulai bulan Oktober 2017 ini untuk melakukan monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan, realisi maupun penataan administrasi keuangan Desa.
Hal ini kata Murry Mirranda, karena di desa masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengelolah adminstrasi pertanggungjawaban keuangan. Apa lagi kondisi keterbatasan membuat banyak Kepala Desa dan aparatnya bingung melihat dana sebesar Rp 1 Milyard. Ini demi untuk kebaikan Rote Ndao sendiri.
“ Mulai Oktober kita akan turun dan liat (Monev) administrasi dan cek fisik” Banyak Kades bingung lihat uang Rp.1 Miliard tidak tahu bagaimana cara mengelolanya, ini demi untuk kebaikan Rote Ndao sendiri” Ujarnya. (*M2 Zonaline)
Facebook Comments Box