Zonalinenews-Jakarta, Anggota DPR RI , Jefri Riwu Kore menyebut Germo RM Presiden Jokowi belum memuaskan, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas RI) Sri Sularsih di ruang rapat Komisi X Selasa 9 Juni 2015. Germo RM merupakan akronim beberapa kalangan umum untuk menyingkat Gerakan Moral Revolusi Mental dalam nawacita Presiden Jokowi sejak dilantik menjadi presiden RI ke-7. RDPU yang tidak dihadiri oleh 9,0 persen Anggota Komisi tersebut.
Jeriko prihatin terhadap menurunnya angka minat baca penduduk Indonesia yang hanya 0,01 persen sesuai data yang dirilis UNESCO. “ini tidak bisa dibiarin, masa anak-anak kita makin tertinggal dari minat baca, jika Indonesia saja sudah 0,01%, bagaimana dengan indikator di daerah, pasti lebih rendah lagi dari ini,” ungkap Jeriko calon Walikota Kupang periode 2017.
Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi belum sepenuhnya melaksanakan nawacitanya berbasis science park, tecno park, dan revolusi mental. Presiden Jokowi harus peduli terhadap ini karena nanti juga akan berdampak pada tingginya angka buta huruf di Indonesia, indikator ini juga menjadi pendorong lemahnya minat baca di Indonesia, padahal DPR telah mendukung sepenuhnya anggaran dan kebijakan untuk perpustakaan tetapi nyatanya tidak ada kemauan politik yang baik dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimana mungkin bisa menumbuhkan minat baca semakin tinggi jika pemerintah sendiri tidak melihat perpustakaan sebagai wadah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi. Bahka dukungan anggaran dari DPR dipangkas lagi oleh Kemenkeu dan Bappenas. Malahan Kementerian lain minta dana Rp 1,4 triliun dikasih Rp. 4,1 triliun. Itu hanya untuk satu bidang saja dikasih 4,1 T, sedangkan untuk semua bidang di perpustakaan tidak diakomodir dalam kuota pagu anggaran Kemenkeu,” ungkap mantan mahasiswa teladan seluruh Indonesia ini.
Jeriko yang hadir dalam pertemuan tersebut berjanji akan bicara kepada rekan-rekan sesama DPR RI untuk mencari solusi mendukung program-program perpustakaan yang baik. “Saya akan koordinasikan dengan teman-teman di DPR untuk memanggil Kemenkeu, Bappenas dan Banggar DPR RI untuk bicarakan dukungan anggaran bagi program-program perpustakaan untuk mendongkrak minat baca penduduk Indonesia. Masa APBN 2014 yang hanya Rp. 500 milyar saja untuk perpustakaan ditolak sedangkan untuk kementerian lain diterima sampai triliunan-triliunan rupiah”, ungkap mantan Ketua GMKI Cabang Bali ini.
Jeriko mengkritik dan mempertanyakan kinerja Badan Perpustakaan Nasional yang dinilai belum pro terhadap perpustakaan daerah. “Saya ingin tanyakan bagaimana realisasi anggaran untuk perbaikan perpustakaan daerah di NTT sesuai aspirasi yang masuk ke posko Jeriko Center dan profil pemetaan usulan perpustakaan desa percontohan yang disarankan?, ”tanya Jefri.
Terkait pertanyaan tersebut, Sri mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk perbaikan perpustakaan NTT sebenarnya telah dimasukkan dalam kuota anggaran tahun 2015, namun karena pertimbangan Kemenkeu dan Bappenas terhadap ketersediaan anggaran yang minim di Pemerintah maka anggaran tersebut dihilangkan. Terkait usulan perpustakaan desa percontohan di NTT telah dimasukkan dalam realisasi anggaran tahun ini sesuai aspirasi usulan proposal Dari anggota DPR RI Jefri Riwu Kore.
Ian Haba Ora Juru bicara Jeriko Center yang dihubungi via seluler oleh awak media membenarkan bahwa usulan pak Jefri untuk adanya perpustakaan desa percontohan di NTT dalam mendongkrak minat baca penduduk NTT telah disetujui dan akan diperhatikan oleh Badan Perpusnas RI. Beberapa pengaduan aspirasi daerah juga dalam permohonan bantuan buku-buku pada komunitas dan forum warga yang masuk melalui Jeriko Center telah diketahui oleh Kepala Badan Perpusnas RI untuk masuk dalam prioritas bantuan.
Pengakuan Ian, seharusnya pengaduan aspirasi pak Jefri telah disetujui namun karena ada pemangkasan anggaran di Badan Perpustakaan maka aspirasi tersebut tertunda untuk tahun anggaran berikutnya. Haba Ora yang turut serta dalam RDPU tersebut mengatakan bahwa saat ini Jeriko Center sedang membuka pengaduan aspirasi dari komunitas warga untuk bantuan buku-buku perpustakaan komunitas, jumlahnya 250-500 judul.
Hasil dari RDPU tersebut menyimpulkan bahwa Badan Perpusnas perlu mengkaji data pustakawan yang ideal di Indonesia. Demikian juga DPR akan duduk bersama pemerintah untuk membicarakan dukungan kebijakan dan anggaran bagi Badan Perpusnas RI.(*tim)
