In The State Commission Presidential System of Government

- Reporter

Jumat, 21 Juni 2013 - 13:15

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zonelinenews-Kupang. Characteristics of the presidential system of government, the system of government for the purpose known to the State constitutional law concepts yiutu discuss matters pertaining to the relationship between the legislature and executive bodies in addition, there is a system of state government that is broadly defined, is the act or employment relationship between the all state agencies (legislative, executive and judicial).

MPR ri

This view dipengarihui by understanding governance in the broadest sense Kotan It is delivered Speakers Y. Stephen in the national seminar and the Four Pillars of Life Stateless Nation June 20, 2013 in the Hotel T-more Members attended kupang Indonesian People’s Consultative Assembly (MPR) among which, Deding Isaac from the Golkar party, Mohammad Sofwat of the Regional Representatives Council, Amir Adiyaman Saputra a Democrat, Martin H. Hutabarat of Great Indonesia Movement Party, Josef A. Nae Soi from the Golkar Party.
Kotan explain refineries State government system based on the criteria of whether the close relationship between the legislature and the executive, such criteria addressing system conducted in State government with a parliamentary system, presidential system and the parliamentary or quasi quasi presidential, the variation between the two systems is caused by circumstances and conditions.
In line with this management, parliamentary government (UK) presidential administration (United States), and the government representative assembly (France), under both konstintuante. This difference is considered by Maurice Duverger more formal juridical and merely making it less practical use.
Kotan added worries Maurice Duverge based his will to categorize all the State Government in governance types have been specified by the method, Maurice Duverger but would have difficulty in categorizing all of the existing system of government. “He (* Samuel)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Indonesia Version

KOMISI NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Zona Line News-Kupang. Karakteristik sistem  pemerintahan presidensial,  sistem pemerintahan yang di maksudkan  dikenal dalam konsep hukum tata Negara yiutu  membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan hubungan antara badan legislative dan badan eksekutif di samping itu, terdapat sistem pemerintahan Negara yang diartikan secara luas, yaitu perbuatan atau hubungan kerja antara semua badan-badan kenegaraan (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pandangan ini  dipengarihui  oleh pengertian pemerintahan dalam arti luas  Hal ini disampaikan Pemateri Kotan Y. stefanus  dalam kegiatan  seminar Nasional Empat Pilar Kehidupan Bernegara dan Berbangsa  20 juni  2013 di Hotel T-more kupang yang dihadiri Anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia(MPR RI) diantarnya,  Deding Ishak dari partai Golkar, Mohammad Sofwat  dari Dewan Perwakilan Daerah, Adiyaman Amir Saputra dari partai Demokrat, Martin H. Hutabarat dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Josef A. Nae Soi dari Partai Golkar.
Kotan menjelaskan  Pengolaan sistem pemerintahan Negara didasarkan pada kriteria hubungan yang erat apakah antara badan legislatif dan eksekutif, kriteria tersebut menujukan sistem pemerintahan yang dilakukan di Negara dengan sistem parlementer,  sistem presidensil dan quasi parlementer atau quasi presidensil, yaitu variasi antara kedua sistem tersebut disebabkan oleh situasi dan kondisi.
Sejalan dengan pengelolaan ini, pemerintahan parlementer  (Inggris) pemerintahan kepresidenan (Amerika Serikat), dan pemerintahan majelis perwakilan (Perancis), di bawah kedua konstintuante. Perbedaan ini dianggap oleh Maurice Duverger lebih bersifat yuridis dan formal semata- mata sehingga kurang praktis pemakaiannya.
kotan menambahkan  kekuatiran Maurice Duverge dilandasi kehendaknya untuk mengkategorikan semua Pemerintahan Negara yang dalam tipe-tipe pemerintahan telah di tentukan dengan metode , Maurice Duverger tapi akan mengalami kesulitan dalam mengkategorikan semua sistem pemerintahan yang ada. “ujarnya (*Samuel)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jane Natalia Suryanto: Menang Tidak Menang Terus Melayani Masyarakat
Zulfikli Hasan: Prabowo Gibran Tidak Ada Lawan dan Akan Menang Mutlak
Perhimpunan Rakyat Progresif Ajak Kaum Milenial Untuk Berpolitik Cerdas
PAN Sabu Raijua Target Raih Satu Fraksi
Daftar Bacaleg Partai Nasdem Ingin Rebut Kursi Ketua DPRD NTT
Marthen Dira Tome Dinilai Layak Pimpin Provinsi NTT
Insiden 894 Korban Jiwa Petugas Pemilu 2019, AHY Minta Jangan Terulang Lagi
Penuhi Panggilan Jaksa, Sekda Flotim Langsung Ditahan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 20:35

Pimpinan dan Anggota Beserta Seluruh Staf DPRD Kota Kupang Mangucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijrah

Jumat, 5 April 2024 - 20:53

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Lapas Perempuan Kupang Tingkatkan Pengawasan

Jumat, 5 April 2024 - 17:13

Pawai Kupang Bertakbir akan Dilaksanakan Selasa 9 April 2024

Kamis, 4 April 2024 - 21:50

Pemprov NTT dan BKKBN Bangun Komitmen Bersama Untuk Kurangi Stunting di NTT

Kamis, 4 April 2024 - 20:34

Program Bangga Kencana Bukan Pemerintah Membatasi Hak Warga Untuk Memiliki Anak

Kamis, 4 April 2024 - 16:59

Plt Kenkamenag Alor Buka Musyawarah Guru Mata Pelajaran

Sabtu, 30 Maret 2024 - 20:33

2 April 2024 Besok Arus Lalu Lintas di Jembatan Ditutup Sementara, Ini Alasannya

Kamis, 28 Maret 2024 - 16:34

Pria Paruh Baya Warga Mebba Sabu Barat Ditemukan Tewas Gantung Diri

Berita Terbaru

Slot Gacor Gampang Menang Dengan RTP Live Tertinggi