HERI BOKI : HANCURNYA LEMBAGA TERHORMAT, BERINDIKASI DILAKUKAN OKNUM TIDAK TERHORMAT

- Reporter

Sabtu, 6 Juli 2019 - 14:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zonalinenews-Kupang,- Mencermati berbagai pemberitaan yang telah menjadi konsumsi publik bahkan hangat dibicarakan hingga di warung-warung kopi di seanteru jagat Nusa Tenggara Timur, terkait Oknum Anggota DPRD Kabupaten Kupang Terlibat Masalah Joki SPPD Fiktif, tentunya sangar mencoreng citra lembaga DPRD yang Terhormat. Pernyataan ini dilontarkan oleh Hermaus Thomas Boki Ketua DPD KNPI Provinsi NTT, ketika dimintai keterangan Zonalinenews.com
Sabtu 6 Juli 2019 di Jalan Timor Raya Lasiana Kupang NTT.

Heri Boki mengatakan bahwa terlepas dari proses hukum yang sedang berlangsung dan ditangani Polres Kupang atas dugaan bahkan OTT yang dilakukan Polres Kupang di Bandara El Tari akhir Mei lalu,, sebagai orang muda tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kupang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

” Kita percaya bahwa aparat kepelosian tentunya akan bekerja secara professional dalam menuntaskan permasalahan terkait Joki SPPD tersebut;” tuturnya.

Persoalan ini tentunya sangat mencoreng citra DPRD sebagai lembaga terhormat, apalagi hal dilakukan oleh oknum anggota DPRD. Akan tetapi pada sisi lain menjadi sebuah proses pembelajaran yang membuka mata masyarakat agar ke depan dalam setiap perhelatan politik pemilihan umum anggota DPRD, masyarakat benar-benar melihat, mengikuti juga mengetahui rekam jejak dari setiap bakal calon anggota DPRD sebelum menjatuhkan pilihan politiknya, untuk menghindari terjebak dalam pola politik transaksional ataupun membeli kucing di dalam karung, tidak terjadi lagi dalam setiap kali Pemilu Anggota DPRD.

Lebih lanjut Heri Boki menguraikan bahwa, persoalan ini menjadi serius dan harus segera dituntaskan oleh Polres Kupang, karena dengan OTT yang dilakukan, berindikasi besar adanya oknum anggota DPRD yang selama ini menggunakan pola yang sama dengan Joki SPPD Fiktif hanya saja belum mencuat ke permukaan, mencoreng citra lembaga terhormat, melukai hati rakyat, hilangnya kepercayaan publik serta telah menimbulkan keresahaan yang sangat di tengah masyarakat.

Dengan terungkapnya persoalan ini pasca OTT oleh Polres Kupang, tidak hanya lembaga DPRD yang menjadi sorotan publik, tetapi juga komitmen pelayanan pihak Lanud El Tari Kupang dan pihak Angkasa Pura yang menguasai area vital di Bandara El Tari Kupang, juga peran partai politik patut dipertanyakan, ada apa ini ?. ” Sehingga publik menaruh harapan dan kepercayaan besar kepada Polres Kupang untuk sesegera mungkin menyelesaikan dan menjelaskan persoalan ini, kemudian dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Negeri Kupang untuk disidangkan,” tutup Boki. (* Tim)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jane Natalia Suryanto: Menang Tidak Menang Terus Melayani Masyarakat
Zulfikli Hasan: Prabowo Gibran Tidak Ada Lawan dan Akan Menang Mutlak
Perhimpunan Rakyat Progresif Ajak Kaum Milenial Untuk Berpolitik Cerdas
PAN Sabu Raijua Target Raih Satu Fraksi
Daftar Bacaleg Partai Nasdem Ingin Rebut Kursi Ketua DPRD NTT
Marthen Dira Tome Dinilai Layak Pimpin Provinsi NTT
Insiden 894 Korban Jiwa Petugas Pemilu 2019, AHY Minta Jangan Terulang Lagi
Penuhi Panggilan Jaksa, Sekda Flotim Langsung Ditahan
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terbaru

Kupang

DPW MOI NTT Gandeng IKIF Gelar Pelatihan Jurnalistik

Selasa, 20 Feb 2024 - 21:55

Slot Gacor Gampang Menang Dengan RTP Live Tertinggi