DPRD NTT Minta Urus Persoalan Hukum PT. Flobamor

Group: Zonalinenews-Kupang,- Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi NTT meminta manajemen PT. Flobamor untuk mengurus persoalan yang menjerat perusahan tersebut. Posisi, PT Flobamor masih berada dalam penanganan persoalan hukum oleh penegak hukum, sehingga sebelum melakukan pergantian terhadap kepengurusan yang baru sudah ada titik terang bagi PT. Flobamor. Jika, saat ini komisaris utama PT. Flobamor dalam hal ini Kepala Biro Keuangan Setda NTT harus melakukan perubahan dengan mengesampingkan persoalan hukum yang menimpa PT. Flobamor mengindikasikan adanya sebuah kepentingan yang besar terhada PT. Perubahan struktur PT. Flobamor.

Demikian disampaikan Anggota Komisi tiga DPRD NTT, Gabriel Suku Kotan saat dilakukan rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama, Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT, Badan Kawasan industri Bolok, Inspektorat Keuangan provinsi NTT, Biro Keuanagan Setda NTT, Kamis 22 Januari 2015 di Aula Komisi Tiga DPRD NTT.

Gabriel meminta agar PT Flobamor meneyelesaikan persoalan hukum setelah itu baru diadakan restruktisasi kepengurusan PT. Flobamor menyangkut manajemen baru.

“ sebaiknya PT Flobamor Urus masalah hukum PT Flobamor sebelum melakukan progrefitas kerja di tubuh PT,”kata Gabriel.

Gabriel juga meminta agar PT. Flobamor tidak saja mengurus transportasi tapi juga usaha lain yang dapat membentu pemerintah dalam meningkatkan PAD maupun pengurangan tenaga kerja NTT yang meningkat setiap tahun.

“ Dengan kepengurusan yang baru sehingga diharapkan agar PT Flobamor jangan hanya mengurus transportasi laut,” ungkap Gabriel.

Lebih lanjut dikatakan bahawa, jika PT. Flobamor hadir dengan manajemen yang baru maka diharapkan agar proses audit dilakukan setiap tahun atau setiap 6 bulan. Hal ini dilakukan agar sistem kelola PT. Flobamor harus benar-benar terbuka.

Menyangkut dengan penyertaan Modal dari pemerintah provinsi NTT yang senilai Rp 5 M, dikatakan bahwa sebagai lembaga profit yang mengutamkan keuntungan sebaiknya PT. Flobamor melakukan aktifitas sehingga bisa dilihat keseriusan kerja PT. Flobamor setelah itu baru diberikan suntikan dana tambahan dari pemerintah.

Sementara itu, Ketua komisi tiga DPRD NTT, Umbu Kala Ledu mengatakan karena menggunakan uang masyarakat yang bersumber dari sumber pajak masyarakat NTT sehingga subsidi terhadap PAD NTT harus jelas. Sehingga, lanjutan penyertaan modal saat ini tidak bisa dibicarakan. Saat ini, PT Flobomor harus membicarakan progres kerja sambil mendapat pengawasan dari pemerintah provinsi NTT. Jika, dilihat pemerintah NTT bahwa hasil kerja PT. Flobamor tersebut kearah yang lebih baik, baru dibicarakan penyertaan modal. Sehingga, jangan menimbulkan persoalan hukum yang saat ini sedang terjadi di PT. Flobamor.

“ Saat ini, jangan bicarakan penyertaan modal dulu, nanti baru dibicarakan,” kata Umbu.

Umbu juga mengharapkan agar jika saat ini ada penambahan kapal bantuan dari pemerintah pusat, PT Flobamor yang harus mengelola bukan PT. ASDP. Sehingga, hasil kerja tersebut masuk ke PAD NTT bukan kembali ke pemerintah pusat melalui ASDP.

Umbu juga menekankan agar semua aset PT. Flobamor harus dilakukan audit setiap tahun. Sebab, hingga saat ini banyak aset PT. Flobamor yang tidak nampak serta pola pengelolan tidak jelas. Aset seperti tanah dan peternakan babi dikupang barat yang telah hillang.

“ Semua Aset PT. Flobamor harus dilakukan audit setiap tahun, atau paling tidak segera mengaktifkan aset PT. Flobamor yang hingga saat ini mulai hilang,” ungkapnya. (*chu)