DPRD NTT : Mafia Traffiking di NTT Diduga Back Up Oknum Tertentu

Media Group : Zonalinenews,Erende Pos –Kupang, – Kasus perdagangan manusia (Human Traffiking) di Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga dibekengi pihak tertentu. Terbukti proses penanganannya berlarut-larut dan tak kunjung selesai. Pasalnya kasus perdagangan manusia di NTT sudah menjadi masalah internasional.

Ketua Komisi IV DPRD NTT, Alexander Ena menegaskan, kasus perdagangan manusia yang belakangan sering terjadi disebabkan karena diduga dibekengi oknum aparat pemerintah, baik itu dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun oknum anggota TNI-Polri.

“Kuat dugaan ada pihak tertentu membekengi perdagangan manusia di NTT sehingga selalu saja terjadi pengiriman orang dari NTT keluar daerah,” kata Ena, Selasa 25 November 2009

Ena menilai, kasus perdagangan manusia yang terjadi di NTT dilakukan atas dasar mafia yang terorganisir sehingga aparat pemerintah sulit untuk menangkap pelaku karena jaringannya telah masuk sampai kantor-kantor pemerintah.

Sementara politisi Partai Kebangkitan Bangsa dari daerah pemilihan Sumba, Novianto Umbu Pati menilai perdagangan manusia yang terjadi selalu berawal dari kelemahan pemerintah desa.

Misalnya, apabila aparat desa berani bersikap tegas maka tidak akan terjadi penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada orang yang bukan merupakan warganya.

“Ini kelemahan pemerintah desa yang mengakibatkan orang seenanknya mendapat KTP padahal yang bersangkutan bukan penduduk di desa yang bersangkutan,” kata Novianto.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD NTT Gabriel Beri Bina menegaskan yang paling bertanggung jawab atas penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah selain Kepala Desa, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan kabupaten/kota harus berperan aktif. Sebab untuk memperoleh KTP, paling tidak harus mempunyai kartu tanda penduduk sementara yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat.

“DPRD NTT meminta polisi untuk mengusut tuntas jaringan mafia perdagangan manusia yang diduga melibatkan aparat pemerintah,” tegas Gabriel.

Menanggapi kasus penjualan orang di Nusa Tenggara Timur yang diduga melibatkan oknum aparat pemerintah, baik itu pegawai negeri sipil maupun oknum anggota TNI-Polri, Kepala Polisi NTT Brigadir Jendral Polisi Endang Sunjaya menegaskan akan menuntaskan kasus perdagangan manusia di daerah itu.

Endang mengatakan kasus perdagangan manusia yang terjadi bukan saja karena adanya penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari NTT, tetapi juga dilakukan di daerah transit, seperti Jawa dan Kalimantan sebelum korban dikirim keluar Indonesia.

Dengan demikian aparat sedikit mengalami kesulitan ketika akan menahan seseorang yang diduga sebagai korban trafficking karena identitas korban yang tertera pada kartu Tanda Penduduk yang dikantongi bukan lagi merupakan warga NTT.

Dia mengakui masalah human trafficking di NTT yakni perekrutan TKI ilegal dan anak dibawah umur cukup meresahkan masyarakat sehingga harus diberantas sampai tuntas. (ref)