DPRD NTT CUMA HASILKAN 5 PERDA TAHUN 2015

Zonalinenews-Kupang, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menggelar seminar akhir tahun dengan tema “NTT Antara Harapan dan Kenyataan” di GreNia Hotel & Meating Room, Jalan . R. Soeprapto, Oebobo- Kupang, selasa, 29 Desember 2015 yang diikuti oleh sekitar 150 orang.

Hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan Kepala Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, S.H,dan Pengamat Politik Nasional, Yohanes Fransiskus Lema (Ansi Lema)

Kepala Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton dalam seminar menjelaskan, partisipasi masyarakat NTT dalam pengawasan pelayanan publik masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan pengaduan masyarakat ke Ombudsman sepanjang tahun 2015 yang cuma mencapai 496 pengaduan.

Beda Daton juga menjelaskan, berdasarkan hasil observasi kepatuhan Ombudsman RI Tahun 2015, hasil kategori pemerintah, NTT menempati posisi 28 (20,58%).

Dikatakan Beda Daton, instansi yang paling banyak dilapor atau dikeluhkan pelayanan selama tahun 2015 ialah instansi kepolisian dengan presentase 78%. Daton juga menjelaskan sampai tahun 2015, dalam lingkup pemerintahan NTT ada 14 SKPD yang belum memiliki standar pelayanan public.

Nara sumber lainnya, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, S.H, menjelaskan selama tahun 2015, di bidang pembentukan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menghasilkan sebanyak lima buah Peraturan Daerah (Perda). Lima buah Perda yang dihasilkan, yaitu Perda Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2014, Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Provinsi NTT, Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA 2015, Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Perda tentang APBD Provinsi NTT TA 2016. Sementara Perda tentang Kesehatan Ibu dan Anak menurut Anwar sudah dibahas namun penetapannya akan dilaksanakan ditahun 2016
Anwar juga menjelaskan sebagai bentuk dukungan DPRD NTT dalam pelaksanaan fungsi legislasi pembentukan daerah dalam kurun waktu 2015 DPRD NTT memberikan persetujuan 8 pembentukan daerah otonomi baru yaitu calon kabupaten Pahungan Lodu, di Sumba Timur, calon kabupaten Sumba Selatan, calon kabupaten Sumba Timur Jaya, Calon Kabupaten Pantar, Calon Kabupaten Amanatun, Calon Kabupaten Amfoang, Calon Kabupaten/Kota Maumere, calon Kabupaten Adonara dan provinsi Flores.

Selanjutnya Anwar menjelaskan, dalam TA 2015 DPRD NTT telah berhasil mewujudkan pengalokasian anggaran lebih meningkat. Khususnya fungsi kependidikan sudah diatas 30 persen, fungsi kesehatan sudah diatas 12 persen. Kemudian di belanja modal 10 %, Ratio Listrik 60%.

Sementara pengamat politik nasional, Yohanes Fransiskus Lema (Ansi Lema), yang juga sebagai nara sumber dalam kegiatan ini mengkritik begitu banyak program yang dicanangkan di NTT, mulai dari provinsi jagung, provinsi koperasi, provinsi cendana, provinsi ternak hingga provinsi pariwisata namun tidak menunjukan hasil.

“Saat ini NTT dikenal sebagai provinsi multilabel namun terlihat belum ada sinergisitas antara sektor dan belum ada terobosan berani untuk menentukan apa yang menjadi prioritas pertama. Masih lompat sana lompat sini. Seharusnya menentukan prioritas dan fokus. Perhatian pemerintah dan masyarakat pun terpilah-pilah pada labelisasi di atas,” kritik Ansi.

“Untuk menyukseskan program – program telah dicanangkan pemerintah, sebenarnya tidak perlu membuat program yang canggih-canggih dan yang serba berteknologi tinggi. Pemerintah cukup membuat Perda, menaikkan anggaran di bidang prioritas. Kalau ini saja terlaksana di seluruh NTT saya yakin kita akan lebih maju dari sekarang,” jelas Ansi.

Ansi juga menghimbau kepada DPRD NTT untuk lebih me¬lihat lagi ke masyarakat, sehingga dalam penyusunan peraturan daerah betul – betul mengakomodir kepentingan masyarakat.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang 2015/2016, Egidius Atok berharap pemerintah bisa membenahi segala kekurangan di tahun 2015 sehingga di tahun 2016 ada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan juga bisa membuat segala kebijakan yang lebih pro rakyat.(*igo)