ZonalineNews, Bajawa – Tujuh orang anggota dewan lintas komisi bergerak cepat ke lokasi perkebunan kemiri sunan di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze. Di bawah hari terik pukul 13.00 WITA, para wakil rakyat tiba di perkebunan kemiri sunan seluas 392,8 Ha itu.Selasa 21 Juli 2020,
Informasi yang diterima dari media ini Emanuel Jomba menuliskan bahwa Mereka seperti berpacu dengan waktu.
Itu tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Ulayat Nginamanu (FPUN) ke DPRD Ngada, Jumat 17 Juli 2020.
Pengaduan terkait belum dibayarnya kompensasi sewa pakai lahan yang merupakan kewajiban PT. Bumiampo Investama Sejahtera (PT. BIS), sesuai kesepakatan. Padahal perkebunan ini sudah berjalan selama 7 tahun.
Rombongan dewan dipimpin Wakil Ketua DPRD Ngada Aloysius Soa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tampak menyertai anggota dewan dari lintas komisi, masing-masing: Marsel D. Nau, Mathias Rema, Ireneus Wale, Hilarius Muga, Yoseph Bei dan Yohanes Mari.
Menuju lokasi perkebunan, anggota DPRD Ngada didampingi pengurus forum FPUN, masing-masing Yohanes Lingge, Fransiskus Meno, Emanuel Djomba, Ahmad Damu dan para tokoh, unsur pemuda serta perempuan.
Mencapai lokasi, anggota dewan kelihatan sempat kerepotan, karena medan menuju titik di Mala Ana Kolo, lereng bukit Bei Watu cukup sulit.
Padahal akses masuk melalui Mataleza, Desa Denatana Timur, sebenarnya medannya lebih mudah di tempuh.
Menurun, jalan sedikit terjal, mobil mewah anggota dewan juga kerepotan karena banyak batu lepas. Hingga mencapai kali Lokoko di Tangiramba, mobil-mobil dipaksa parkir di bantaran seberang sungai yang agak datar.
Dari titik ini, rombongan anggota dewan, pengurus forum dan sejumlah tokoh masyarakat menapaki jalan berbatu menanjak, agar mencapai lokasi yang dituju. Tidak mulus memang, untuk capai lokasi perkebun ini, seperti halnya alot dan peliknya investasi yang sudah berjalan 7 tahun, namun belum ada serupiah pun kompensasi sewa pakai lahan milik masyarakat.
Separuh perjalanan mendaki, kiri kanan jalan berjejer pohon kemiri sunan yang rindang dan subur. Tampak sebagian sudah mulai mengeluarkan bunga.
Artinya tak lama akan ada panen lagi. Kemiri sunan sudah mulai panen pada tahun keempat.
Jika sehektar rata-rata 178 pohon maka kalau dikalikan 392,8 Ha, maka ada hampir 70 ribu pohon siap panen secara bertahap per divisi, dari pohon kemiri yang di tanam di atas lahan ulayat masyarakat adat Desa Nginamanu. Dan, setiap pohon sesuai sensus pihak PT. BIS rata-rata menghasilkan 25 kg/pohon ketika tanaman bercabng 8-9.
Untuk percabangan 10-11 50kg/pohon, percabangan12-13 target produksi rata-rata 100 kg/pohon, dan percabangan14 (top) dengan target produksi 200 kg/pohon.
Perjalanan kunjungan anggota DPRD sampai juga di ujung Blok F13.
Ketua Forum FPUN Yohanes Lingge menjelaskan lokasi-lokasi perkebunan yang mencapai kawasan (lokasi) Mala Ana Kolo, Bei Watu, Keu Ghesu, Sanga Repo, Su’u Sewe, hingga titik terjauh dari pandangan, yakni Wolo Raza di ujung barat. Titik Terjauh ini tampak tak terlalu jelas karena memang jauh jangkauannya.
“Wah ini luas sekali. Mungkin lebih luas dari 392,8 Ha seperti dilaporkan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Ngada Aloysius Soa, saat tinjau lokasi perkebunan, di ujung timur.
Aloysius kemudian berseloroh, kalau nanti keliling semua lokasi, kecuali menggunakan mobil! Anggota dewan lain, Marsel D Nau ikut berseloroh: “tapi tidak bisa dengan mobil yang digunakan hari ini, karena pasti sulit menembus medan yang berat. Kita saja harus berjalan kaki lumayan jauh.
Saat di lokasi perkebunan, Aloysius menyimpulkan beberapa hal sebagai hasil kunjungan menyikapi pengaduan FPUN pekan sebelumnya.
Pertama: apa yang menjadi pengaduan FPUN kepada lembaga dewan, sesuai dengan kondisi ril di lapangan. Bahwa di titik atau lokasi-lokasi yang disebutkan FPUN sudah ditanam komoditi kemiri sunan oleh PT. BIS.
Kedua: kemiri sunan yang sudah ditanam sejak beberapa tahun silam itu terlihat sangat rindang dan subur dan sudah produksi (berbuah). Itu bisa dilihat di bawah rindangan pohon tumbuh anakan kemiri, yang berarti sudah pernah berbuah. Dan, saat ini sudah mulai berbunga kembali.
Ketiga: luas lahan diperkirakan sesuai dengan pengaduan FPUN, yakni 392,8 Ha atau lebih.
Bersama para anggota dewan, FPUN dan warga sempat diskusi ringan.
Baik Aloysius, Marsel D. Nau maupun Mathias Rema, mengatakan informasi lapangan maupun dari masyarakat akan menjadi bahan acuan bagi lembaga dewan.
Pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan fakta lapangan untuk dicarikan solusi yang pas sehingga dapat memberi keuntungan, baik bagi maayarakat pemilik lahan maupun investor.
Karena itu dewan perlu duduk bersama pemerintah untuk mengklirkan masalah ini, terkait dengan prosedur investasi
ini. “Selanjutnya kita akan minta pemerintah menghadirkan pihak PT. BIS dan kita juga akan hadirkan FPUN untuk menyelesaikan ini secara baik,” tambah Marsel Nau.
Dewan berjanji akan menyelesaikan masalah ini tanpa merugikan pihak manapun, dengan menemukan formula penyelesaian yang sama-sama menguntungkan.
Anggota dewan juga sempat meninjau aktivitas di base camp. Di sana ada sekitar enam orang yang setiap hari beraktivitas di perkebunan itu.
Saat pulang, anggota dewan tak bisa keluar dari lokasi. Jalan nanjak dengan batu lepas membuat empat mobil yang ditumpangi tak mampu bergerak naik.
Beruntung ada kendaraan berat PT. BIS. Mereka akhirnya bisa kembali setelah mobil-mobil itu ditarik satu persatu menuju jalan aspal. (Saver/TIM)
