Dengan Asas Penundukan Diri, Sengketa Aktivitas Ekonomi Syari,ah untuk Non-Muslim Dapat Diselesaikan di Pengadilan Agama

- Reporter

Sabtu, 6 April 2024 - 13:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Drs Ibrahim SH

(Mantan Dosen Fakultas Hukum Unkris Arthawacana Kupang.)

Zonalinenews, – Menurut UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
Menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan.
b. kewarisan.
c.wasiat.
d.hibah.
c. wakaf dan shadaqah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) di atas berlaku asas personalitas Keislaman, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa pengadilan agama hanya menyelesaikan sengketa perdata antara orang-orang yang beragama Islam saja di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Dikarenakan sengketa perdata tersebut hanya melibatkan orang-orang yang beragama Islam, maka penyelesaiannya berdasarkan kepada hukum Islam.
Seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, pada tahun 2006, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen menjadi UU No. 3 Tahun 2006.
Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa diperluas. Pengadilan Agama diberikan kewenangan baru untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan.
b. waris.
c. wasiat.
d. hibah.
e. wakaf.
f. zakat.
g. infaq.
h. shadaqah dan
i. ekonomi syari’ah.
Sedangkan ekonomi syari,ah menurut penjelasan pasal 49 Undang Undang No.3 thn. 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang Undang No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama adalah, perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari,ah meliputi :
a. Bank syari,ah.
b.Asuransi syari,ah .
c. Reasuransi syari,ah.
d. Obligasi syari ah dan surat berharga berjangka menengah syari,ah.
e. Reksadana syari,ah.
f. Sekuritas syari,ah.
g. Pembiayaan syari,ah.
h. Pegadaian syari,ah.
i. Dana pensiun lembaga keuangan syari,ah
j. Bisnis syari,ah.
k. Lembaga keuangan micro syari,ah.

Adapun yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, adalah, termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam perkara ekonomi syariah asas personalitas keislaman tidak bisa diimplemetasikan.
Untuk sengketa ekonomi syariah berlaku asas penundukan diri. Artinya, semua pihak, termasuk non-Muslim, yang melakukan transaksi berdasarkan akad syariah atau menjalankan bisnis syariah, maka secara sadar ia telah menundukkan dirinya untuk mengikuti hukum Islam yang menjadi dasar aktivitas ekonomi syariah. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang melibatkan non-Muslim sebagai salah satu pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketanya diselesaikan di Pengadilan Agama, bukan di pengadilan umum, berdasarkan asas penundukan diri sebagaimana yang telah dijelaskan.

Sengketamerupakan, conflicdan dispute yaitu berbentuk perselisihan atau suatu kondisi di mana tidak ada kesepahaman para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengajukan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yaitu :
1. Pastikan bahwa sengketa tersebut bukan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Klausula arbitrase ini memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. 

2. Perhatikan perjanjian yang mendasari kerja sama tersebut. Hanya sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, sehingga sangat penting untuk memperhatikan perjanjian/akad yang terbentuk harus berdasarkan prinsip syariah.
Sekarang ini sudah banyak sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA ini untuk menjamin pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan PERMA ini maka sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau dengan acara biasa.
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana berpedoman pada PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa berpedoman pada hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus.
Perbedaan antara gugatan sederhana dengan dengan gugatan pada umumnya yakni nilai kerugian materiil dalam gugatan sederhana maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada perkara perdata biasa nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya.
Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
Adapun syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut :

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan pengetahuan.Aamiin. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

1.648 Personel Polri Siap Amankan Aksi Massa Bela Pelestina di Kedubes AS dan Mesir
865 Personil Gabungan Dikerahkan Untuk Pengamanan Konser NTC dan Kyuhyun di GBK
Polisi Amankan 3 Remaja Pelaku Tauran di Johar Baru
Paket Pertama Bacalon Gubenur NTT Orias Moedak dan Wakil Gubernur Sebastian Salang daftar Ke Rumah PAN
Peranan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas) dalam Pariwisata
Didatangi Masa Lentera, Finus Fanggidae Sambut dengan Linangan Air Mata
Ketua Sinode GMIT Sebut Jika PAN Berpihak pada Kaum Lemah pasti Kami Jadi Sahabat
Mengenal Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 KHI dan Putusan MA No. 51 K/AG 1999
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 Mei 2024 - 22:22

Pansus DPRD Kota Kupang Temui Fakta Baru Cara Pegawai Bapenda Indah Detan Gelapkan Uang Pajak

Rabu, 15 Mei 2024 - 20:01

Pansus DPRD Kota Kupang Perintah Dinas PU Bongkar Reklame Gudang Garam Tanpa Izin

Selasa, 14 Mei 2024 - 16:33

Polisi Tetapkan 5 Orang Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan GOR di Kabupaten Kupang

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:53

Orias Moedak Janji Siap Sejahterakan Masyarakat NTT

Selasa, 14 Mei 2024 - 00:29

Hutang Pajak Reklame, DPRD Kota Kupang Sebut Ada Dugaan Kong Kali Kong Antara Bapenda dan PT. Indo Raya

Senin, 13 Mei 2024 - 14:26

KKP Berhasil Gagalkan Penyelundupan Manusia Jaringan Internasional di Perairan NTT

Kamis, 9 Mei 2024 - 21:47

Sosialisasi Berhasil, Stikes Maranatha Kupang Ingin Buat MoU Dengan PT. Bumen Jaya Praduta Abadi

Kamis, 9 Mei 2024 - 19:59

Aksi Peduli Kasih SMANTIQ

Berita Terbaru

Polsek Johar Baru Amankan Remaja Terilabat Tauran di Johar Baru

Headline

Polisi Amankan 3 Remaja Pelaku Tauran di Johar Baru

Sabtu, 18 Mei 2024 - 17:29

Slot Gacor Gampang Menang Dengan RTP Live Tertinggi