Construction of Public refueling Stations In TDM is not feasible

- Reporter

Jumat, 7 Maret 2014 - 12:08

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zonalinenews-Kupang. Construction of Public refueling Stations (GAS STATIONS) in Tuak Daun Merah Village,Bundaran PU street ,

spbu-ss2-7424513

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Kupang  is not very feasible, due to its location adjacent to the building as well as prone to fires.It is expressed by member of representatives of kupang,Mr Epy Seran,on Saturday, March 1, 2014, at 10.30 am. in Representatives Building Office, Kupang.

According to him, the Requirements of a building must be to attest by a board name of project, number of Building Permit, (IMB) and permit analysis of environmental impact (AMDAL) is published.

“Departement of Permission and City Planning  office,as well as Unity of the Police (Sat Pol PP) should admonished eunterpreneurs who build public refueling station if it does not meet of requirements to building. Kupang City Government should be able to prove it to the community to act decisively to anyone, if the requirements of the building is incomplete then it should be dealt with, “explains Epy Seran(* hayer)

Indonesian Version

Pembangunan SPBU TDM  Tidak Layak

Zonalinenews – Kupang, Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Jalan Bundaran PU, RT 25  Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang sangat tidak layak, karena Lokasinya  berdempetan dengan bangunan serta rawan kebakaran . Demikian dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Kupang, Epy Seran, Sabtu 1 Maret 2014, Jam 10.30 Wita. di Kantor DPRD Kota Kupang.

Menurutnya, Persyaratan kelayakan sebuah bangunan  harus di buktikan dengan papan nama proyek, nomor Ijin Membagun Bangunan (IMB) dan harus disertai ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang di publikasikan.

“Dinas Perijinan dan Tata Kota serta  Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) harus menengur pengusaha yang membangun SPBU TDM apabila tidak memenuhi persyaratan.Pemerintah Kota Kupang harus bisa membuktikan kepada masyarakat dengan bertindak tegas  kepada siapa pun , bila persyaratan membangun  tidak lengkap maka harus ditindak,  “jelas Epy Seran (*hayer)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Ketua dan Sekretaris DPW PAN NTT Diterima Presiden Jokowi di Istana Negara
Jane Natalia Suryanto: Menang Tidak Menang Terus Melayani Masyarakat
Zulfikli Hasan: Prabowo Gibran Tidak Ada Lawan dan Akan Menang Mutlak
Perhimpunan Rakyat Progresif Ajak Kaum Milenial Untuk Berpolitik Cerdas
PAN Sabu Raijua Target Raih Satu Fraksi
Daftar Bacaleg Partai Nasdem Ingin Rebut Kursi Ketua DPRD NTT
Marthen Dira Tome Dinilai Layak Pimpin Provinsi NTT
Insiden 894 Korban Jiwa Petugas Pemilu 2019, AHY Minta Jangan Terulang Lagi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 Mei 2024 - 22:22

Pansus DPRD Kota Kupang Temui Fakta Baru Cara Pegawai Bapenda Indah Detan Gelapkan Uang Pajak

Rabu, 15 Mei 2024 - 20:01

Pansus DPRD Kota Kupang Perintah Dinas PU Bongkar Reklame Gudang Garam Tanpa Izin

Selasa, 14 Mei 2024 - 16:33

Polisi Tetapkan 5 Orang Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan GOR di Kabupaten Kupang

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:53

Orias Moedak Janji Siap Sejahterakan Masyarakat NTT

Selasa, 14 Mei 2024 - 00:29

Hutang Pajak Reklame, DPRD Kota Kupang Sebut Ada Dugaan Kong Kali Kong Antara Bapenda dan PT. Indo Raya

Senin, 13 Mei 2024 - 14:26

KKP Berhasil Gagalkan Penyelundupan Manusia Jaringan Internasional di Perairan NTT

Kamis, 9 Mei 2024 - 21:47

Sosialisasi Berhasil, Stikes Maranatha Kupang Ingin Buat MoU Dengan PT. Bumen Jaya Praduta Abadi

Kamis, 9 Mei 2024 - 19:59

Aksi Peduli Kasih SMANTIQ

Berita Terbaru

Polsek Johar Baru Amankan Remaja Terilabat Tauran di Johar Baru

Headline

Polisi Amankan 3 Remaja Pelaku Tauran di Johar Baru

Sabtu, 18 Mei 2024 - 17:29

Slot Gacor Gampang Menang Dengan RTP Live Tertinggi