Bupati Rotok Minta Tenaga Kesehatan Sukarela Dimoratorium

- Reporter

Minggu, 16 November 2014 - 08:44

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Media Group : Zonalinenews,Erende Post-Ruteng ,- Bupati Manggarai, Drs.Christian Rotok pada peringatan HKN Ke 50 tingkat Kabupaten Manggarai di Aula MCC Ruteng, Kamis 13 November 2014   lalu, menegaskan agar tenaga kesehatan sukarela dimoratorium.

“Saya minta dr.Weng moratorium tenaga kesehatan sukarela. Sedangkan 100 orang kita akomodir menjadi tenaga sukarela yang ditanggung APBD II Manggarai mulai tahun 2015. Kita telah usulkan ke DPRD Manggarai agar dialokasikan Rp 500.000 per orang per bulan dengan tidak merubah predikat tenaga sukarela,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Bupati Manggarai, DR.Deno Kamelus, SH, MH dalam sambutannya menyatakan apresiasinya yang tinggi atas kerja sama dan kebersamaan yang telah ditunjukan Dinas Kesehatan dan jajarannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Luar biasa kebersamaan orang-orang Dinas Kesehatan. Kebersamaan jadi modal social yang besar untuk membangun bidang kesehatan di Manggarai,” ujarnya.

Namun Deno mengingatkan ada sejumlah tantangan yang bisa dijadikan peluang ke depan, diantaranya masyarakat masih cenderung ambil tindakan kuratif atau menyembuhkan penyakit dan bukan preventif atau pencegahan.

Tantangan lainnya, kata Deno, ada 200 tenaga kesehatan sukarela, sedangkan tenaga guru 2400. Adalah tidak adil jika kita hanya perhatikan tenaga guru dan mengabaikan tenaga sukarela di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan sukarela juga bisa dianggarkan khusus di APBD II Manggarai Tahun 2015. Karenanya, ia mengharapkan dukungan DPRD.

Ia juga menyayangkan alokasi APBN yang rendah untuk kesehatan jika dibandingkan dengan anggaran untuk pendidikan. Sementara untuk menciptakan generasi yang cerdas, mereka harus sehat dulu.

Dikatakannya, alokasi APBN untuk kesehatan tahun 2012 hanya Rp 28 Triliun, bandingkan dengan anggaran APBN untuk pendidikan yang mencapai Rp 320 Triliun.

Di sisi lain, ujar Deno, Unesco harapkan anggaran kesehatan di setiap Negara minimal 3 persen dari PDRB tapi faktanya hanya 1,8 persen.

“Tantangan lainnya dari sisi kesadaran masyarakat yang rendah tentang budaya hidup sehat, topografi yang menantang, dan ratio antara tenaga kesehatan dan kebutuhan sangat jauh. Karena itu, kita tetap butuhkan tenaga sukarela kesehatan,” pungkasnya.

Menanggapi Deno, Ketua DPRD Manggarai, Kornelis Madur  kepada wartawan mengatakan, pihaknya setuju untuk menganggarkan dana melalui APBD Kabupaten Manggarai untuk tenaga kesehatan sukarela namun mesti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.(*kons)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Labuan Bajo Jadi Tuan Rumah KTT ASEAN, Pemprov NTT Ucap Terima Kasih Kepada Presiden Jokowi
Sedih Lorong Ditutup Tetangga Sendiri Janda di Kota Reinha-Larantuka 3 Tahun Terlunta di Kontrakan
Persiapan Aliansi Lebao Bangkit Demo Pemda Flotim Ini 3 Tuntutan
Tim Juri Independen Akan Melakukan Penilaian Terhadap Lomba Kebersihan di Kota Kupang
Diabaikan Pemda Dan DPRD Flotim, Nakes Gelar Aksi 1000 Lilin di Halaman RSUD
PMKRI Ruteng: Usut Tuntas Oknum Dalam Pusaran Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal Kembur
Kasus Pengadaan Lahan Terminal Kembur, Jaksa Tahan BAM dan GJ
Hari Ini, Tiga Tersangka Dana Covid-19 Dikonfrontir
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terbaru

Kupang

DPW MOI NTT Gandeng IKIF Gelar Pelatihan Jurnalistik

Selasa, 20 Feb 2024 - 21:55

Slot Gacor Gampang Menang Dengan RTP Live Tertinggi