ZONALINENEWS.COM- MAUMERE,- Pelayanan kesehatan yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya mendekatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu digulirkan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Fakta ini berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat termasuk di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Maumere, Kabupaten Sikka.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere, dr. K. Hindro Kusumo, M.Si menjelaskan bahwa pencapaian kinerja Program JKN-KIS untuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Maumere yang mencakup Kabupaten Sikka, Flores Timur dan Lembata juga terus mengalami peningkatan. Sampai dengan 30 Juni 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan Cabang Maumere mencapai 601.973 jiwa. Termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS oleh Pemerintah Daerah Sikka melalui program Jamkesda dengan total 52.217 jiwa. Pemerintah Daerah Flores Timur melalui program Jamkesda dengan total 48.000 jiwa dan Pemerintah Daerah Lembata melalui program Jamkesda dengan total 36.000 jiwa.
Meningkatnya jumlah peserta tersebut juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang terlaksana melalui kerjasama. Saat ini Kantor Cabang Maumere telah bermitra dengan 77 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang terdiri atas 52 puskesmas, 13 Dokter praktik perorangan, 3 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 9 klinik TNI dan Polri. Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Maumere juga telah bekerjasama dengan 13 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 6 Rumah Sakit , 2 Apotek, serta 5 Optik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Patut disampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah melalui komitmen untuk menyukseskan Program JKN-KIS. Ke depan kami harapkan peran pemerintah daerah juga makin dioptimalkan, baik dari sisi kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. Mari bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS, serta cakupan kepesertaan yang makin luas sehingga dapat terwujudnya Universal Health Coverage atau cakupan semesta di tahun 2019,” ujar Hindro Kusumo, M.Si, saat kegiatan Public Expose Capaian Kinerja BPJS Kesehatan, di Wailiti Hotel Maumere, Kabupaten Sikka (22/08).
Selain itu, tambah dia, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta mempercepat cakupan kepesertaan berbagai inovasi dan terobosan dilakukan untuk dapat memenuhi target tersebut. Masyarakat yang sebelumnya dapat melakukan pendaftaran di Kantor Cabang, Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota, Website, dan Bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kini pendaftaran dapat juga dilakukan melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400.
Tak cukup sampai disitu, kini BPJS Kesehatan juga mengembangkan pendaftaran melalui Sistem Dropbox di Kantor Cabang BPJS Kesehatan, kantor kelurahan, dan kantor kecamatan, pendaftaran melalui PPOB/mitra kerja BPJS Kesehatan, melalui kader JKN serta pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN. Pendaftaran melalui mitra kerja juga tengah dikembangkan dengan membuka Point of Service di pusat perbelanjaan seperti mall dan tempat perbelanjaan lainnya.
Untuk diketahui, secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70% dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia tahun 2017. Mencermati laporan audited akhir tahun 2016 menggambarkan bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat. Ini terlihat dari pemanfataan kartu BPJS Kesehatan di 2016 secara nasional sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Fakta dari angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta, dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta. Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan, untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta.
“Kita berbangga karena hal ini didorong oleh Komitmen pemerintah melalui pengalokasian APBN dalam bentuk iuran bagi 92.4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan,” jelas Hindro Kusumo. (*Nes)
