Zonalinenews – Kupang . The rejection of Kupang Municipal Government proposal by the Budget Agency ( Banggar ) of Kupang Regional Representatives Council ( DPRD ), East Nusa Tenggara , for the procurement of two units Fortuner cars for mayor and vice mayor. This was decided through the evaluation session of the local budget (budget) of Kupang City about budget change in 2013 , in the Parliament’s office , Wednesday, (16/10/2013), at 14:00 pm .
In the meeting, Kupang Municipal Government delivered the budget evaluation about tax revenue-sharing of NTT province and the City of Kupang goverment, and the other places by the head of the finance department Regional Secretary (Sekda) of Kupang city.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Markus Loimalitma said, tax sharing of the NTT provincial and other local governments especially Kupang government is Rp. 1,683,403,768 that are specified for infrastructure construction by Department of Public Works ( PU ) both city roads and irrigation is Rp. 555 261 768 and the rest of 1.128142 rupiahs for the procurement 1unit of car fortuner V type and 1 unit of G type.
” I wonderwhy the presence of additional funds makes government proposes to procure the car fortuner, this may be caused by the additional funding , but about the procurement, it has been delayedt, ” said a member of Banggar, Niko Frans.
According to Niko, it is an unnecessary proposal since there are several Toyota CRV cars, so why city government do not use them . ” I think we need to save the 1.128142 billion because there will be a discussion about the purely budget in a few months later, ” said Niko.
same thing also delivered by another member of Banggar, Kris Matutina ( * Hayer )
Indonesian Version
Banggar Tolak Pengadaan 2 unit Mobil Fortuner
Zonalinenews – Kupang. Penolakan terhadap usulan Pemerintah Kota Kupang, untuk pengadaan dua unit mobil Fortuner bagi walikota dan wakil walikota kembali terjadi di tingkat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.
Hal ini terbukti melalui sidang penyempurnaan hasil evaluasi rancangan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tentang perubahan APBD Kota kupang tahun 2013, dimana sempat terjadi perdebatan alot antara Banggar dan Pemerintah Kota (Pemkot) yang dilaksanakan diruang sidangumum kantor DPRD,Rabu 16 Oktober 2013, jam 14.00 Wita.
Dalam sidang tersebut Pemerintah Kota Kupang menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda APBD tentang perubahan APBD Kota kupang tahun 2013 yakni adanya dana bagi hasil pajak dari provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang dan daerah lain oleh Kepala bagian keuanganSekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang.
Markus Loimalitma mengatakan, dana bagi hasil pajak dari provinsi NTT dan pemerintah daerah lain khusunya Pemerintahak Kota Kupang sebesar 1.683.403.768 rupiah yang dirincikan untuk kegiatan lain yakni untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tangani Dinas Pekerjaan Umum (PU) baik jalan maupun irigasi kota sebesar 555.261.768 rupiah dan sisa 1.128.142.000 rupiah untuk pengadaan mobil fortuner tipe V 1 unit dan tipe G 1 unit.
Terkait hal ini, Banggar DPRD Kota Kupang dalam sidang terjadi penolakan, karena Banggar menilai pengadaan mobil Fortuner bagi walikota dan wakil walikota sudah dipending, namun dengan adanya tambahan dana pemerintah usulkan agar perlu diadakan.
“Saya rasa kenapa dengan adanya penambahan dana, pemerintah mengusulkan lagi untuk pengadaan mobil fortuner, hal ini mungkin karena dapat tambahan dana, padahal soal pengadaan mobil ini sudah ada keputusan pada sidang lalu untuk dipending,” kata anggota Banggar, Niko Frans.
Menurut Niko, terdapat usulan pemerintah dengan tambahan anggaran dari pemerintah provinsi, hal ini tidak perlu, karena ada beberapa mobil Toyota CRV kenapa pemerintah kota tidak menggunakannya. “Saya rasa dana 1.128.142.000 rupaih untuk pengadaan mobil fortuner tipe V 1 unit dan tipe G 1 unit disimpan saja, karena pembahasan anggaran murni sudah tinggal beberapa bulan sudah dibahas, sehingga dana ini disimpan saja,”Ujar Niko .
Hal senada juga disampaikan anggota Banggar Kris Matutina yang mengatakan bahwa permintaan pemerintah untuk pengadaan mobil fortuner terkesan adalah sebuah kepentingan, sehingga harus dimasukan dalam draf rincian anggaran tambahan dari pemprov. “Saya rasa ini terkesan ada hal-hal yang penting, dimana ketua DPRD dan wakil DPRD pakai fortuner dan walikota dan wakil walikota juga harus pakai fortuner, padahal Masih ada mobil CRV yang bisa dipakai oleh walikota dan wakil walikota,”kata Kris .(*Hayer)
