Audit BPK Terhadap Pemkot Kupang Capai 64,3 Persen

Media Group :Zonalinenews, Erende Pos – Kupang, Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Keuagan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang hingga saat ini mencapai 64,3 persen. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Kupang Hermanus Man saat jumpa pers di ruang rapat garuda kantor Walikota Kupang, Senin 5 Januari 2015, pukul 12.30 wita.

Menurutnya, Pemkot Kupang  sudah menindaklanjuti pemeriksaan BPK dari 61 persen rilisnya naik  mencapai 64,3 persen dan hasil ini sendiri sudah di audit oleh BPK, dan secara resmi naik pada akhir bulan Desember lalu.

Dia mengatakan, yang menjadi tindak lanjuti Pemkot Kupang sudah di kirim ke BPK sehingga pada akhir bulan Desember lalu rilisnya naik mencapai 64,3 persen. sementara yang lain adalah masalah aset Pemkot Kupang dalam minggu akan diselesaikan semuanya oleh Pemkot Kupang melalui tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Kupang yang akan mengajukan berapa kekurangannya.

“Masalah aset lanjutan nantinya akan di audit oleh BPK pada tahun 2015 angkanya sebesar 1,8 Triliun. Apa bila angka – angka ini kami tidak mencapainya auditnya maka pemkot di anggap gagal, oleh karena itu kami akan kejar audit ini bahkan yang termaksut dengan penghapusan – penghapusan semua aset, apa bila semua penghapusan – penghapusan semua aset ini cocok maka kami akan informasikan kembali ke BPK sehingga BPK sendiri akan reaudit apa benar data yang kami terima, “Ungkapnya.

Sementara itu Walikota Kupang Jonas Salean menambahkan, hutang terlalubanyak ini adalah tindak lanjuti dari pemerintahan sebelumnya bukan dari  pemerintahan kami. “Bahkan hutang terbesar adalah tindak lanjuti dari pemerintahan sebelumnya, jadi bukan kita ingin menghindar, tetapi apa yang bisa kita  menindak lanjuti maka kita harusakan menindak lanjutinya, adi masalah ini harus bisa di pilah antara pemerintah yang dulu dan pemerintah sekarang yang baru kita menjabat selama dua tahun lebih, “Katanya.

Dia menjelaskan, dengan masalah ini apa bila dirinya ingin menhajar masalah ini maka nantinya akan banyak yang menjadi korban. “Maka dari itu apa yang bisa menjadi tangungjawab kami kami tetap bertangungwajab sehingga kita tidak di bilang pemerintah yang sekaran suka mencari – cari kesalahan orang lain, “Jelasnya. (*hayer)