ZONALINENEWS.COM, KUPANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang dari Fraksi NasDem, Neda Lalay melakukan reses di delapan titik di Kecamatan Maulafa. Dari delapan titik tempat reses di Kecamatan Maulafa itu ia mendapat beragam keluhan maupun aspirasi masyarakat di wilayah tersebut.
Keluhan serta aspirasi masyarakat itu akan di tindaklanjuti dan diperjuangkan oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang itu menyebutkan, pada kegiatan reses itu, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Maulafa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat itu berupa persoalan pendidikan, infrastruktur jalan, pemberdayaan difabel dan penyaluran bantuan BPJS gratis bagi warga yang kurang mampu.
“Ketika saya melakukan reses, saya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat. Keluhan dan aspirasi masyarakat ini saya akan tampung, lalu saya akan tindaklanjuti dan perjuangkan dalam sidang pembahasan APBD Murni Tahun 2025,” kata Neda ketika dikonfirmasi media, Kamis 21 November 2024.
Selain itu lanjut Neda, di sektor pendidukan, warga masih mengalami kesulitan akses untuk mendapat bantuan beasiswa gratis dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.
“Sektor pendidikan ini, menjadi perhatian serius. Sebab, Pemerintah perlu menyiapkan generasi unggul, dengan memudahkan atau membantu warga miskin mengakses pendidikan untuk masa depan mereka yang lebih baik,” katanya.
“Anak-anak cerdas, tentu, kota akan maju dan bersaing,” ujar Anggota DPRD Kota Kupang periode 2024-2029 dengan perolehan suara terbanyak ke 2 itu.
Sementara itu, terkait BPJS gratis bagi masyarakat, Neda menilai sangat penting, kerena sampai hari ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan manfaat program tersebut, sehingga di dalam keterbatasan yang dimiliki, mereka masih harus menanggung BPJS keluarga secara mandiri.
Selain itu menurutnya juga, warga membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan dan kebutuhan air berish. Di jalan Air Lobang 1,2 dan 3 Kelurahan Sikumana dalam kondisi rusak parah. Jalan itu belum diperbaiki sepeninggalan Wali Kota SK Lerik.
“Dan sampai saat ini belum diperbaiki, kendati sudah tiga kali berganti wali kota,” ujarnya.
Sementara di Kelurahan Naikolan, warga membutuhkan sumur bor. Warga di wilayah itu selama ini mengunakan PDAM Kebupaten, namun macet, sehingga warga terpaksa membeli air pada mobil tangki.
Untuk itu, warga meminta pemerintah membangun sumur bor. Warga bersedia secara swadaya membeli pipa untuk dialirkan ke rumah-rumah, asalkan pemerintah terlebih dahulu membangun sumur bor.
Untuk pemberdayaan terhadap kaum difabel, Neda mengatakan, perlu dilakukan Pemerintah. Mereka memiliki skil, juga kemampuan merintis usaha namum kemudian tidak didukung oleh pemerintah, salah satunya melalui intervensi bantuan dana untuk modal usaha mereka.
“Pemerintah perlu memperhatikan nasib kaum difabel ini, dengan membantu memberikan modal usaha untuk mendukung rintisan usaha mereka, juga beasiswa untuk anak-anak mereka,” pintanya.
Pemerintah perlu melakukan tindakan ini, sebab mereka punya semangat berusaha yang luar bisa, di tengah keterbatasan mereka.
“Saya berharap, semua keluhan dan aspirasi warga ini menjadi perhatian serius pemerintah, agar persoalan-persoalan ini bisa diselasaikan,” ujar Anggota DPRD peraih suara terbanyak di DPRD Kota Kupang itu. (*y3r)
