Romo Gusti Minta Kejari Jangan Tebang Pilih, Terindikasi Korupsi Diproses

Zonalinenews- Larantuka,- Koalisi Rakyat Bersatu Kabupaten Flores Timur (KRBF) Senin 4 Maret 2019 pukul 10: 05 wita meminta kepada Kejaksaan Negeri Laratuka agar jangan tebang pilih soal laporan masyarakat terkait indikasi dugaan korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan Romo Gusti saat bersama KRBF mengadukan ke Kejaksaan Negeri larantuka terkait sejumlah persoalan yang tengah terjadi di Kabupaten Flores Timur.

Dalam pertemuan Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur bersama As Intel Kejaksaan Negeri Larantuka, anggota KRBF, Da Costa membeberkan, wilayah kota ini sudah dialokasikan peruntukannya khusus untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah dari Kelurahan Weri sampai dengan Kelurahan Pohon Bao.

Lanjutnya bagian wilayah kota yang ke empat yaitu Kelurahan Pantai Besar sampai pada Kelurahan Waibalun, itu pengembamgan kawasan industri dan transportasi penyebrangan.

“Kalau Gedung DPRD ini mau dibangun di sana bertabrakan dengan peraturan daerah tentang tata ruang.” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Theo Wungbelen, dirinya yakin pihak kejaksaan memahami benar soal ini, ada tindakan-tindakan dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi korupsi.

” Persoalan Pembangunan Gedung DPRD ini bagi kami saat ini mempunyai prinsip yang sama bahwa korupsi itu harus dicegah sebelum terlambat. Kami yakin Kejaksaan Larantuka sedang mengawasi sejak awal, akibat polemik masyarakat yang berkembang di media.

Menurutnya persoalan sudah disampaikan kepada Kejati, dan sesuai Peraturan Kejati memberikan kewenangan kepada kejaksaan Larantuka untuk memantau proyek-proyek strategis.

Ia menjelaskan pembangunan gedung DPRD terdapat dua regulasi yang pertama pihaknya memprotes kebijakan yang berpotensi bertabrakan dengan sekian banyak UU, dari UU 17 tahun 2003 terkait asaz pengelolaan keuangan Negara, keuangan daerah, kemudian pedoman dengan cara sistem Multiyears.

Lanjutnya BPN telah mengatakan tanah di sana tidak bersertifikasi atas nama Pemda. Kedua proses APBD masih berjalan sampai dengan akhir Februari hasil Evaluasi Gubernur NTT terhadap RAPBD Flores Timur itu baru diterbitkan tanggal 15 Februari 2019. Namun proses pelelangan tender sudah dijalankan lalu pemenang tender sudah diumumkan 19 Desember 2018, APBD belum Final.

” Celakanya lagi pemahaman sistem Multiyears masih berpolemik.
Pemerintah menggunakan PerMendagri 21 tahun 2011 perubahan kedua terhadap PerMendagri 13 tahun 2006, tentang penggunaan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya

Theo Wungbelen menjelaskan Pemerintah lalai dalam memperhadapkan PerMendagri 21 ini dengan PerPres 16 tentang pengadaan Barang dan jasa.

” Baik Perpres 16 dan PerMendagri 21 itu Diksi atau narasi yang disampaikan ketentuan ini adalah kegiatan atau kontrak tahun Jamak bukan anggaran Tahun jamak aneh bagi kami ketika dalam pagu anggaran RAPBD Kabupaten Flores Timur di 2019 di pangukan 15, 4 miliar tetapi ditenderkan pada angka 34,9 pemenang tender 34,227.” ucap Theo Wungbelen kesal.

” Kami datang untuk menyerahkan seluruh persoalan ini kepada Kejaksaan paling tidak bisa memantau dari awal sebelum daerah ini dirugikan, apalagi pengumuman 19 Desember 2018 tetapi sampai hari ini SPMK nya belum ada,” kata Theo.

Hal yang serupa juga dipertanyakan oleh Romo Gusti pihaknya sudah ke Kejaksaan Tinggi di Kupang dan Kejati NTT berkoordinasi dengan Kejaksaan Larantuka.

“Sudah sejauhmana koordinasi lembaga, ini lembaga hukum dalam menegaskan hukum di wilayah Flores Timur ini untuk kepentingan banyak orang,” ucap Romo Gusti.

Kata Romo Gusti berharap Kejaksaan Negeri Larantuka tidak tebang pilih dalam proses penerapan hukum.

” Siapa saja kalau ada dugaan penyalahgunaan harus ditindak.Sekali lagi saya tegaskan jangan tebang pilih, harus ditindak lanjuti. Setelah laporan ini kami serahkan kepada Kejaksaan agar bertindak cepat atas laporan ini,” ucap Romo Gusti.

Pada kesempatan itu, Kasi Intel kejaksaaan Negeri Larantuka, Anas Rustamaji, SH,MH setelah menerima laporan KRBF berjanji akan menindaklanjuti loparan tersebut.(*tim)