oleh

PMKRI Ruteng: Usut Tuntas Oknum Dalam Pusaran Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal Kembur

ZONALINENEWS. COM, MANGGARAI – Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng meminta Kejaksaan Negeri Manggarai mengusut tuntas keterlibatan oknum dalam pusaran dugaan korupsi pembangunan terminal Kembur, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Ruteng Ruteng, Yohanes Nardi Nandeng, mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi pembangunan terminal Kembur yang menelan biaya 3,6  miliar sudah menjadi komsumsi publik hari ini.

Sehingga, ia meminta Kejaksaan Negeri Manggarai untuk membuka tabir para pihak yang terlibat di dalam pembangunan terminal tersebut.

Menurut dia, Kejaksaan Negeri Manggarai sudah bekerja untuk mengusut kasus ini, sehingga kemudian ada dua orang yang menjadi tersangka dan sudah masuk dalam tahanan di Polres Manggarai.

“Dua orang tersangka yakni yang berinisial BAM selaku  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2012 dan yang berinisial GJ sebagai pemilik lahan” kata Yohanes.

Melihat persitiwa ini, PMKRI Cabang Ruteng merasa prihatin atas tindakan yang dilakukan oleh oknum yang diduga ingin memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Berdasarkan advokasi yang dilakukan oleh PMKRI Cabang Ruteng, kata dia, bahwa  kasus duagaan korupsi pembangunan terminal Kembur bukan hanya menyeret dua orang tersangka, namun ada tersangka lain yang saat ini  belum ditahan.

“Mengapa mantan Bupati Manggarai Timur, YTYT dan mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika, FJ tidak ditahan. Sementara kasus duagaan korupsi ini memilki hubungan erat dengan tupoksi mereka” tandasnya.

Oleh sebab itu, PMKRI Ruteng meminta Kejaksaan Negeri Manggarai menunjukan integritas dan mengungkapkan semua pelaku secara terang-benderang.

Selain itu, PMKRI Ruteng mendorong Jaksa agar secepatnya kasus ini dilakukan proses hukum kepada oknum yang terlibat.

“Kami tetap mengkritisi hal ini. Apabila dalam waktu dekat tidak diproses dengan baik maka akan dilakukan demonstrasi besar-besaran” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya diberitakan oleh media Zonalinenews, bahwa Kejaksaan Negeri Manggarai menahan dua tersangka yakni BAM dan GJ, Jumat 28 Oktober 2022.

Penahanan kedua tersangka ini merupakan rentetan kasus dugaan penyimpangan pengadaan lahan pembangunan terminal Kembur, di Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Bayu Sugiri melalui pres rilis yang diterima Zonalinenews, menjelaskan bahwa dugaan korupsi itu sudah memenuhi alat bukti yang kuat sesuai pasal 184 KUHP.

Sehingga, kata dia, BAM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Terminal Kembur

bersama GJ selaku Penerima pembayaran pengadaan lahan ditetapkan sebagai tersangka.

“Untuk kedua tersangka akan ditahan sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 16 November 2022 di Rumah Tahanan Polres Manggarai. Penahanan terhadap BAM berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 120/N.3.17/Fd.2/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022. Sedangkan GJ ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-126/N.3.17/Fd.2/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022” terang Bayu.

Kronologi Kasus

Menurut Bayu, sejak tahun 2012 hingga tahun 2013 tersangka BAM menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur.

“Pada tahun anggaran 2012 saudara BAM membuat dokumen pertanggung jawaban untuk pegadaan tanah yang diklaim oleh saudara GJ seluas kurang lebih 7.000 meter persegi” ungkapnya.

Sementara, lanjutnya, tersangka GJ hanya memiliki dokumen berupa Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nomor NOP : 53.20.020.003.021-0082.0, yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2012, dengan luas lahan kurang lebih 3.200 meter persegi yang   beralamat di Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah PBB tersebut bukan alas hak/bukti kepemilikan tanah. Bahwa saudara BAM selaku PPTK tanpa melakukan penelitian status hukum tentang tanah tersebut dan membuat dokumen kesepakatan pembebasan tanah tanggal 05 Desember 2012 bersama saudara GJ dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)” tukasnya.

Kata dia, proses pembayaran tanah tersebut dilakukan pada tahun 2012 senilai Rp. 294.000.000, sedangkan sisanya dibayar pada tahun 2013 sebesar 127.000.000.

Terhadap perbuatan BAM dan GJ, jaksa menilai sangat bertentangan dengan pasal 3 undang-undang nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebabkan negara mengalami kerugian senilai  Rp.402.245.455.

Hasil kerugian negara ini, kata Bayu,  berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan  Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: X.IP.775/25/2022, tanggal 29 Agustus 2022.

“BAM dan GJ disangka melanggar Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP” jelas Bayu.

Riwayat Penyidikan

Kejaksaan Negeri Manggarai telah memeriksa 25 orang saksi termasuk dengan kedua tersangka.

Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan kepada ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi NTT dan ahli pertanahan.

“Telah didapat bukti surat LHP dari Inspektorat Provinsi NTT tentang perhitungan Kerugian Negara” kata Bayu melalui  rilis yang diterima media ini.

Ia mengungkapkan, BAM diperiksa jaksa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: Print 46/ N.3.17/ Fd.1/ 04/10/2022, tanggal 13 April 2022 , Jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-119/N.3.17/Fd.2/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

Sedangkan, tersangka GJ diperiksa penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: Print-46/N.3.17/ Fd.1/ 04/2022, tanggal 13 April 2022 Jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-123/ N.3.17/ Fd.2/ 10/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

*Kons Hona

News Feed