oleh

Tidak Bayar Pajak, 7 Reklame Milik PT. Indoraya Perkasa Dibongkar Paksa Sat Pol PP Kota Kupang

ZONALINENEWS.COM, KUPANG – Sebanyak delapan reklame milik vendor nakal di Kota Kupang dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Kupang.

Pantauan zonalinenews.com, Rabu 14 September 2022, pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Sat Pol PP dengan cara merobek baliho dengan mengunakan pisau kater yang diikat dengan bambu panjang. Reklame tersebut diketahui adalah milik PT. Indoraya Perkasa sebanyak tujuh buah dan milik PT. Pitoby sebanyak satu buah.

Selain itu pembongkaran reklame tersebut juga disaksikan langsung oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Diana Bire yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II Zeyto Ratuarat serta Anggota Komisi II Barce Bastia, Nining Basalamah dan Anaci Ratu Kitu.

Kabid PAD Dan Retribusi, Badan Pendapatan vDaerah (Bapenda) Kota, Kupang Hubertus Mani mengatakan, reklame reklame tersebut diturunkan karena tidak membayar pajak reklame oleh vendor kepada Bapenda Kota Kupang.

“Jadi yang kita turunkan hari ini adalah reklame milik PT. indoraya perkasa sebanyak tujuh buah dan PT. Pitoby sebanyak satu buah. Delapan buah reklame yang belum melunasi pajak reklame ini tersebar dibeberapa titik, diantaranya yang terkadang di Bundaran Kirap Remaja dan perempatan Polda NTT,” kata Hubertus kepada wartawan usai kegiatan tersebut.

Menurut Hubertus, sesuai data yang dimiliki oleh Bapenda Kota Kupang sejak Bulan Januari – September 2022 itu kurang lebih masih ada dua vendor yang memiliki tunggakan pajak reklame.

“Dua vendor ini sudah ada penetaoan pajak, tapi mereka belum melakukan pembayaran. Sehingga Komisi II DPRD Kota Kupang yang berkoordinasi dengan kami pihak Bapenda Kota Kupang bersama PUPR Kota Kupang untuk melakukan penertiban seluruh reklame yang belum membayar pajak,” ungkapnya.

“Dua vedor itu adalah PT. Sasando dan PT. Indoraya Perkasa. Milik PT Sasando ada 10 reklame dan PT. Indoraya Perkasa ada 7 reklame yang pajaknya belum dibayar,” jelas Hubertus.

Sebelum melakukan tindakan pembongkaran kata, lanjut Hubertus, pihaknya sudah melakukan koordinasi kepada vendor – vendor tersebut.

“Kita sudah sempat koordinasi kepada pihak vendor yang belum membayar pajak reklame itu baik secara lisan maupun secara tertulis berupa surat menyurat untuk memberitahukan masa pajak kedua vendor ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT. Indoraya Perkasa, Rudy membantah seluruh tuduhan tersebut.

“Saya punya reklame itu hanya empat buah, bukan tujuh buat. Dan saya masih tunggak pajak itu hanya satu buah reklame bukan tujuh buah reklame. Sedangkan yang tiga buah reklame itu saya tukar pinjam pakai dengan Bapenda Kota Kupang,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan via telepon.

Menurut Rudy, dirinya sangat kecewa dengan sikap Bapenda Kota Kupang.

“Mereka melakukan penertiban itu tidak pernah berkoordinasi dengan saya. Sedangkan yang mereka lakukan penertiban tiga buah reklame milik Partai Politik itu saya tidak pungut bayaran. Sehingga saya sudah memberitahukan kepada pihak Balenda. Itu saya pasang hanya cuma – cuma saja untuk ucapan dari Partai Politik,” tegasnya.

“Dan yang mereka bongkar itu, reklame dengan sistem pasang jangka waktu satu minggu. Masa hanya satu minggu saya pasang saja harus bayar pajak. Masa kita tidak bisa tolong orang,” ungkap Rudy.

Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Diana Bire mengatakan, dari hasil pantun di lapangan oleh Komisi II tersebut didapat banyak reklame yang tidak membayar pajak dan fisik tiang reklame yang tidak memiliki ijin.

“Jadi yang kita dapati itu ada yang berijin tapi tidak bayar pajak dan ada yang tidak berijin tapi bayar pajak,” ungkapnya.

Menurut Diana, ini adalah salah satu bukti bahwa lemahnya koordinasi antar pihak Bapenda dan PUPR Kota Kupang.

“Jadi PUPR sebagai pemberi ijin fisik titik papan reklame dan Bapenda sebagai penerima pajak reklame kurang berkoordinasi dengan baik,” ucapnya.

Untuk kedepan kata Diana, pihak PUPR dan Bapenda harus berkoordinasi dengan baik sehingga ketika vendor – vendor tersebut ingin mengajukan ijin dan membayar pajak sudah sikon dengan baik.

“Bukan vendor – vendor ini main potong jalur saja. Sebelum mereka dapat ijin tapi mereka sudah bayar pajak. Sehingga bisa singkron kedua Dinas ini harus saling koordinasi dengan baik,” tegas Diana. (*hayer)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

News Feed