oleh

Penasehat Hukum Surati Penyidik Minta Turunan’ Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Kasus Judi Online

Zonalinenews-TTU,- Setelah ditangkap dan ditahan oleh penyidik polres TTU dan dilakukan perpanjangan penahanan penyidik polres TTU telah mengabaikan hak asasi para tersangka kasus judi online di Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. SA dan DMC untuk mendapat seluruh turunan berita acara Pemeriksaan demi pembelaannya sebagaimana yang diantar dalam pasal 27 KUHAP.

Demikian diungkapkan kuasa Hukum SA dan MA, Viktor Manbait , SH dari Lakmas Cendana Wangi NTT, Kamis 15 September 2022 via WhatApp kepada ZonLinenews.

Menurutnya sampai dengan penyerahan berkas hasil penyidikan penyidik polres TTU ke kejaksaan Negeri Kefamenanu, pihak penyidik polres TTU, tidak melaksanakan kewajibannya memberikan turunan berita acara Pemeriksaan dugaan kasus judi online yang disangkakan kepada kliennya.

Untuk itu, kata Viktor Manbiat pihaknya telah bersurat ke penyidik pemeriksa polres TTU untuk memberikan seluruh turunan berita acara Pemeriksaan dalam penanganan kasus judi online ini.

” Surat tembusannya ke Kapolres TTU sebagai penyidik utama polres TTIU, kasat reskrim polres TTU dan Kanit Reskrim TTU , ” ucap Viktor.

Dia Menegaskan kepada penyidik pemeriksa agar segera memberikan seluruh turunan berita acara Pemeriksaan kepada para tersangka atau keluarganya atau kepada penasehat hukumnya.

Atas ketidakpatuhan penyidik dalam melaksanakan perintah undang-undang ini, kata Viktor tentunya akan menjadi bahan hukum bagi penasehat dalam melaksanakan pembelaan dan upaya-upaya hukum agar para tersangka terlindungi hak hukumnya.

Viktor menjelaskan Polisi awalnya menggrebek dan menangkap tiga orang yang dikatakan sedang bermain judi online, dan setelah dilakukan penyelidikan dua orang dilepaskan dan dikenakan wajib lapor tanpa status hukum yang jelas, mengapa harus wajib lapor setiap minggu. Sementara polisi katakan mereka ditangkap sedang bermain judi online.

Viktor mempertanyakan belum ada penjelasan dari polisi mengapa kedua orang tersebut dilepaskan dan wajib lapor setiap minggu.

“Bahwa setiap orang
Wajib lapor kepada kepolisian adalah salah satu syarat untuk mendapatkan penangguhan penahanan, “ucapnya.

Aturan penangguhan penahan, kata Viktor, diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan wajib lapor adalah salah satu bentuk penangguhan penahanan dan penangguhan penahanan hanya bisa diterapkan kepada tersangka atau terdakwa saja.

Viktor menambahkan, wajib lapor tidak bisa dikenakan kepada seseorang yang belum memiliki status tersangka. Sementta kepada 1 orang yang ditahan lebih dahulu di sangkakan dengan pasal 303 ayat(1) ke 1 KUHP yang mengatur, Jo Pasal 55 yang mengatur “Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sedangkan Ayat (2),menurut Viktor Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.Jo pasal 56 yang berbunyi:Ayat (1)
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Viktor Manbait menambahkan ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Viktor berharap polisi juga mentersangkakan satu orang lagi SA dengan pasal yang sama 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 KUHP jo pasal 56 KUHP.

Sebelumnya diberitakan Polres Timor Tengah Utara (TTU) melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana perjudian, Rabu (24/8/2022). Dari hasil gelar perkara terkait kasus perjudian Kupon Putih (KP) yang terjadi di Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten TTU beberapa waktu lalu tersebut, ditetapkan dua orang sebagai tersangka. 

Kasat Reskrim Polres TTU, Iptu Fernando Oktober, menjelaskan, dua orang tersangka tersebut, yakni DMDCT dan SSA. Kedua tersangka berperan sebagai bandar judi. “Jadi tersangka ada dua (Orang). Jadi mereka ini Bandar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Iptu Fernando menjelaskan, tersangka SSA yang berperan sebagai pemegang akun Judi Online, baru menyerahkan diri ke Polres TTU, Rabu (24/8/2022), pagi. ” Sipri (SSA) ini pada saat penangkapan dia tidak ada di tempat. Kita cari juga tidak muncul. Baru menyerahkan diri tadi (Pagi),” ungkapnya.

“Jadi yang punya akun Judi Online ini dia menjualnya ke masyarakat. Dia mencari keuntungan lagi dari akun itu. Juaal ke masyarakat dalam bentuk Kupon putih yang konvensional. Akun judi online ini dikelola oleh dua orang, Sipri dan Demasius,” ujarnya.(*Tim)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

News Feed