oleh

Komisi II Minta Pemkot Kupang Tindak Tegas Vendor Nakal yang Tunggak Pajak Reklame

ZONALINENEWS.COM, KUPANG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang minta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang untuk mengambil langkah tegas terhadap beberapa vendor nakal yang tidak membayar pajak reklame dan tidak pemasangan fisik papan reklame tanpa ijin yang ada di wilayah Kota Kupang. Hal ini dikatakan Ketua Komisi II Diana Bire yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II, Zeyto Ratuarat dan Anggota Komisi II DPRD Kota Kupang Djunaidi Kana kepada wartawan di Ruang Komisi II DPRD Kota Kupang usai melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Kota Kupang, Senin 12 September 2022.

Menurut Diana, kunjungan Komisi II tersebut untuk mempertanyakan tindak lanjuti pihak Bapenda terhadap vendor nakal yang didapati belum membayar pajak reklami dan pemasangan fisik papan reklame tanpa ijin.

“Jadi kunjungan kita ini untuk menindak lanjuti kegiatan kita beberapa waktu lalu, yang mana ketika kita bersama dengan Bapenda, PUPR dan Sat Pol PP melakukan pemantauan langsung di lapangan, terdapat ada beberapa vendor yang belum membayar pajak reklame dan fisik papa reklami yang tidak memiliki ijin. Sehingga kita pertanyakan sudah sejauh mana langkah yang diambil oleh Bapenda terhadap vendor – vendor nakal ini,” ungkapnya.

Diana mengatakan, hasil pertemuan bersama Bapenda tersebut diketahui dari 13 vendor hanya tiga atau empat vendor yang sudah melunasi tunggakan pajak mereka.

“Menurut Bapenda dari 13 vendor yang masih tunggak pajak reklame, ada tiga atau empat vendor yang sudah melunasi tunggakan pajak mereka,” katanya.

Dari hasil pertemuan dengan Bapenda, lanjut Diana, pihaknya akan bersurat kepada Bapenda, PUPR dan Sat Pol PP Kota Kupang untuk melakukan tindakan yang lebih keras terhadap vendor yang nakal.

“Kita akan bersurat kepada Bapenda, PUPR dan Sat Pol PP agar hari Rabu14 September 2022 besok untuk kembali turun ke titik – titik lokasi papa reklame yang tidak memiliki ijin dan yang masih memiliki tunggakan pajak reklame, untuk dilakukan pembongkaran. Sehingga kita tidak terkesan dipermainkan oleh vendor – vendor nakal ini,” tagasnya.

Diana berharap, pihak Bapenda selalu berkomunikasi dengan Komisi II. Sehingga persoalan pajak reklame ini bisa lebih jelas.

“Pajak reklame dan ijin pendiri fisik papan reklame ini juga untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Yang tidak menguntungkan PAD kita langsung cabut reklame nya, dan yang tidak memiliki ijin fisik papan reklame kita bongkar saja. Sebab, itu artinya fisik papan reklame itu tidak bertuan atau pemasangan secara ilegal,” ucapnya. (*hayer)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

News Feed