oleh

Di Kabupaten Sabu Raijua Penetapan APBD Tanpa Quorum DPRD

ZONALINENEWS.COM, MENIA – Pertama dalam sejarah Penetapan APBD dilakukan dalam sidang DPRD tidak quorum, berdasarkan pantauan media ini sejak awal persidangan kehadiran anggota DPRD kabupaten Sabu Raijua hanya 10 orang atau tidak memenuhi unsur peraturan pemerintah soal persidangan di DPRD yang menyatakan wajib dihadiri 2/3 dalam setiap sidang paripurna agar dinyatakan quorum apalagi dalam sidang yang terkait pengambilan keputusan.

Masyarakat menjadi bertanya-tanya ada apa dengan pimpinan DPRD sehingga sangat memaksa untuk sidang dilanjutkan meski tidak quorum bahkan diduga pimpinan sedang ingin memuluskan kepentingan oknum tertentu dalam penggunaan anggaran sebab ketidakhadiran anggota DPRD lainnya diakibatkan pemerintah memasukan dokumen anggaran pada waktu yang tidak tepat serta terlalu cepat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 bahwa kebijakan dokumen perubahan APBD dan prioritas dan platform anggaran perubahan selambat-lambatnya dimasukan ke DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus untuk disetujui bersama di minggu kedua bulan Agustus namun pada kenyataannya dokumen tersebut diberikan pada tanggal 12 September dan di setujui tanggal 13 September meski tidak quorum sementara dalam tatib DPRD pun jelas mengatur soal jalannya persidangan yang sah.

“Ada apa dengan pimpinan DPRD yang paksa untuk sidang dan penetapan APBD padahal kan tidak quorum. Jangan sampai mereka mau muluskan kepentingan oknum tertentu? ” Ujar Sumber.

Sementara itu pengamat politik yang juga mantan DPRD Dabu Raiijua Yusak Musa Robo saat dimintai tanggapannya katakan bahwa penetapan APBD yang tidak quorum sudah pasti tidak sah dan patut diduga ada cara pimpinan untuk muluskan kepentingan anggaran bagi oknum tertentu sehingga di paksakan sidang tersebut meski tidak quorum.

“Kalau tidak quorum itu tidak sah dan bisa saja di duga ada cara untuk muluskan kepentingan oknum tertentu soal anggaran dan sebenarnya ada apa dengan DPRD” Ujar Yusak.

Selain itu dia juga katakan bahwa dalam suatu persidangan seharusnya pimpinan menghargai anggota termasuk dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu Ketua DPRD Paulus Rabe Tuka, wakil ketua 1 Simon Dira Thome dan wakil ketua 2 Lepton Baki Boni saat dimintai tanggapannya melalui sambungan telepon dan saluran Whatsapp bungkam atau tidak merespon. (*Dedy)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

News Feed