oleh

Bapillu PDI-P NTT Usulkan Pemecatan ADPRD Lembata Pelaku Mesum

ZONALINENEWS.COM, KUPANG – GR, Oknum anggota DPRD Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur yang tersandung kasus hukum dugaan perselingkuhan dan tengah berproses di Polres Lembata menjadi sorotan serius petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tingat DPD NTT.

Menyikapi hal itu, DPD PDIP NTT, melalui Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP NTT, Chen Abubakar mengatakan, DPD PDIP NTT telah mengusulkan ke DPP PDIP agar GR didepak dari keanggotaan dan jabatannya di partai.

DPD PDIP juga mengusulkan agar dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap jabatan yang sedang diemban GR menjadi anggota DPRD Kabupaten Lembata.

Chen Abubakar menuturkan, hari pertama setelah kejadian, informasi demikian telah sampai ke internal partai PDIP. Ia menjelaskan, pihaknya akan menerapkan mekanisme partai, termaksud DPC PDIP juga telah menggelar rapat menyikapi masalah yang dilakukan GR.

“Peristiwa ini harus dilihat dari dua sisi. Dari sisi tindak pidana murni dan dari sisi beliau adalah seorang kader partai PDIP dan anggota DPRD Kabupaten Lembata,” sebut dia.

Seluruh tahapan partai, menurutnya sudah lakukan sehingga informasi dari tahapan itu harus disampaikan ke publik. Sejauh ini, kata Chen, partai telah melakukan pengusulan pemecatan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai.

“Sikap ini jelas. Kami mengusulkan untuk dipecat. Tidak merugikan keputusan hukum, tetapi secara politis beliau adalah anggota DPRD, kami punya sikap jelas mengusul untuk dipecat. DPC, DPD mengusulkan untuk dipecat dan hari ini sudah sampai di DPP,” ujarnya.

Chen menyebut DPD memiliki semua bukti atas kasus tersebut. Laporan kepolisian dan semua pemberitaan pihaknya telah kantongi untuk menguatkan sikap partai.

Dia membeberkan, harusnya masalah ini disampaikan ketua DPD PDIP NTT, Emi J Nomleni, namun saat bersamaan ketua DPD harus menghadiri agenda lainnya.

Ditegaskan Chen, tindakan yang dilakukan GR tidak dapat ditolerir. Pasalnya, kasus itu justru akan merugikan partai, apalagi GR sendiri merupakan ketua PAC PDIP. Karena kasus ini sangat berat, sehingga sekalipun ada proses klarifikasi, partai memiliki otoritas penuh terhadap kader partainya.

“Di partai, tingkat klarifikasi hanya dilakukan untuk masalah yang biasa saja, tetpai dengan kasus ini, karena kasus sudah masuk ranah pidana sehingga partai punya otoritas penuh. Ketika kasus berat, tanpa klarifikasi,” tegas dia.

Di internal partai PDIP juga memiliki sejumlah catatan terhadap GR. Namun catatan itu tidak bisa disampaikan PDIP karena menjadi pertimbangan partai dalam mengambil keputusan.

Chen Abubakar menyampaikan, pihaknya juga sudah mendapat laporan dan berkoordinasi pihak keluarga pelapor, termaksud Kepolisian untuk mengecek lebih detail kasus itu.

Dia mengaku, partai tidak bisa memberikan teguran hukum atas tindakan itu. Sebab, bagi dia oknum kader itu tidak sedang menjalankan tugas partai, melainkan menjalankan tugas kenakalan.

Ia menyebut, jika pun akan dilakukan pembelaan diri, dalam mekanisme proses tersebut dilakukan di kongres partai.

Cen merincikan, kronologi kejadian, bukti laporan dari pelapor, telah dipelajari DPD PDIP NTT. Ia kembali menegaskan proses ini dilakukan secepatnya agar keterwakilan anggota di lembaga DPRD bisa berjalan baik.

“Surat pemecatan saya pikir tidak terlalu lama DPP akan proses,” ucapnya.

Dalam undang-undang juga, lanjut dia, telah mengatur masa dari DPRD itu sendiri. Selain meninggal dan mengundurkan diri, anggota DPRD juga bisa dipecat bila terbukti melanggar ketentuan. Dalam kasus perzinahan semacam ini, ancaman pemecatan menjadi potensi paling tinggi untuk diterapkan.

Dampak dari kasus ini, menurut dia sangat menggemparkan publik. Apalagi kedua bela pihak sama-sama terikat dalam ikatan perkawinan dengan masing-masing pasangan. Tahapan yang telah dilakukan DPC, bagi Chen telah memenuhi syarat untuk diusulkan pemecatan kepada GR sebagai anggota partai dan DPRD.

(*Ted)

News Feed