oleh

Bahas 5 Ranperda, Ini Sejumlah Pendapat Akhir Fraksi DPRD Manggarai

ZONALIENEWS.COM, MANGGARAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai menyampaikan pendapat akhir terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa 30 September 2021.

Pendapat masing-masing Fraksi ini disampaikan pada sidang Paripurna di Ruangan Sidang Utama DPRD Manggarai.

 

Sidang Paripurna ke-11 ini dipimpin Simprosa Sari Gandut. Hadir juga Bupati Mangarai Herybertus G.L. Nabit S.E, M.A, unsur pimpinan DPRD, Sekda Drs. Jahang Fansy Aldus, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Para Asisten, dan anggota dewan.

Pada sidang itu, Fraksi PAN menerima terhadap 5 Ranperda namun mereka berharap agar penyusunan kelima Ranperda itu perlu dilakukan penyusaian dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Manggarai, sebelum melakukan asistensi ke tingkat atas.

Sementara, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk melakuakan evaluasi kepada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga hasil evaluasi menjadi barometer atau indikator untuk penyertaan modal tahun selanjutnya.

Sedangkan, Fraksi NasDem membeberkan poin penting terhadap 5 Ranperda itu. Yakni:

Pertama, Kabupaten sebagai otonom diberikan kewenangan dalam pengelolaan daerah termasuk didalamnya pengelolaan keuangan. Maka dengan adanya kewenangan itu fraksi meminta kepada pemerintah agar dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Kedua, Dalam rangka mengoptimalkan peranan BUMD dan mampu mempertahankan keberdayaannya dalam perkembangan ekonomi daerah yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMD dikabupaten Manggarai membutuhkan dukungan dana dari pemerintah lewat penyertaan Modal.

Ketiga, Fraksi meminta pemerintah untuk mendorong BUMD dalam hal ini PT. MMI agar memperluas jaringan pemasaran dengan membuka unit usaha di setiap kecamatan dan desa melalui BUMDES.

“Harapan dari fraksi dengan adanya penyertaan modal ini, BUMD segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan dan juga mendapatkan pemasukan tambahan terhadap APBD Kabupaten Manggarai, dan diminta kepada pemerintah untuk terus melakukan monitoring atas kinerja BUMD dengan meminta pertanggungjawaban secara berkala, sehingga evaluasi atas pemanfaatan modal tersebut dapat dinilai secara nyata,” ujar salah satu anggota DPRD Manggarai dari partai besutan Surya Paloh itu.

Pada kesempatan yang sama, Fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi Hanura, Fraksi Kebangkitan bangsa, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dan fraksi Partai Demokrat, sama-sama menyatakan menerima kelima Ranperda untuk diasistensi ke pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk diketahui, bahwa lima Ranperda yang akan diasistensi adalah Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Ranperda tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo, Ranperda tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Manggarai Multi Investasi, Ranperda tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Manggarai.

(*Kons Hona)

News Feed