oleh

ATR BPN Lembata Gelar Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

ZONALINENEWS.COM, LEMBATA – Kepala ATR BPN Kabupaten Lembata – Nusa Tenggara Timur Eduward M.Y.Tuka, S.SiT mengatakan bahwa pencegahan merupakan tugas yang tidak mudah.

Menururnya, sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi saat ini karena berbagai masalah yang timbul dari kesalahan dan ketidakdisiplinan kita terhadap SOP dalam pelayanan, termasuk kekurangan material dan metode di masa lalu.

“Yang terjadi sekarang ini, Inspiration for Managing People’s Action dari masa lalu yang harus dihadapi sekarang. Namun bagaimana, apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu dan jangan kita lakukan lagi saat ini, agar tidak muncul masalah di masa yang akan datang. Itu yang menjadi hakikat dari pencegahan,”ujarnya dalam Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara  Pertanahan yang digelar Kantor Pertanahan Kab. Lembata di Hotel Palm Lembata Rabu, 1 November 2021.

Eduward mengungkapkan, saat ini tanah menjadi obyek sengketa dan konflik, yang disebabkan banyaknya pemilikan tanah, tetapi tidak menguasai tanah secara Fisik.

Oleh sebab itu, perbaikan-perbaikan terus dilakukan mulai dari persyaratan, sampai proses dalam penguatan dan legalisasi tanah.

“Kami di ATR BPN Lembata sudah berubah, semua betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing, dan Pembangunan Intergritas adalah Modal Awal.  Di sisi lain, memang tertib administrasi puluhan tahun yang lalu mulai kita bereskan. Upaya Digitalisasi Dokumen dan Warkah pun kita laksanakan,” ungkap Eduward

Upaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Program Strategis Nasional sebagai Upaya Perbaikan karena didalamnya ada upaya Peningkatan Kualitas Data,” tambahnya.

Masih menurut orang nomor satu di ATR BPB Lembata ini, PTSL membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama Para Kades/Lurah yang hadir dalam acara sosialisasi.

“Mudah-mudahan mulai hari ini, kita semua bisa memulai melakukan upaya pemetaan permasalahan di Wilayah Kerja masing-masing,” ujarnya.

Dia berharap, dengan hadirnya narasumber dari Kepolisian Resort Lembata, Kejaksaan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Lembata dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata bisa memberikan warna tersendiri dalam sosialisasi ini dan implementasi di lapangan.

“Kita bisa sama-sama berbenah mengatasi masalah dalam pendataan obyek tanah di wilayah Desa/kelurahan baik tanah masyrakat, badan hukum pemerintah, sosial keagamaan dan tanah masyarakat agar tidak satupun bidang tanah yang tidak terdaftar dikemudian hari,” sambung Kepala ATR BPN Lembata.

Selain itu, Eduward melannjutkan pentingnya melakukan pencegahan dalam penyelesaian kasus pertanahan untuk menekan jumlah sengketa, konflik dan perkara yang terus ada, bahkan mungkin bertambah.

“Supaya tidak bertambah bahkan menurun, penyelesaian kasus harus dibarengi dengan upaya pencegahan terjadinya sengketa, konflik dan perkara. Oleh karena itu, tugas kita mengsosialisasikan apa yang kita bahasa saat ini,” jelasnya.

Dia juga mengemukakan bahwa berbagai modus operandi kejahatan pertanahan yang terjadi di luar sana sangat banyak dan viral, sehingga di Lembata sudah wajib kita lakukan sosialisasi ini untuk mencegah tidak terjadi sebagaimana di luar sana.

Ia menyebutkan tahapan penyelesaian kasus pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan bilamana mungkin bisa diadopsi oleh teman2 peserta sosialisasi ini.

Lanjut Eduward, dampak negatif dari sengketa/ konflik pertanahan yaitu : secara ekonomis dimana pengeluaran biaya  yang besar, kehilangan tenaga  dan pikiran untuk  kerja produktif.

Secara sosial Politik hilangnya  hubungan sosial  sesama masyarakat dan hilangnya  kepercayaan publik  kepada pemerintah dan  secara ekologi tanah berada dalam status quo dengan konsekuensi terjadi Penelantaran tanah, dengan demikian upaya pencegahan agar menghindari hal negatif diatas.

Untuk diketahui, beberapa rekomendasi yang disampakan Kepala kantor Pertanahan dalam Solsialisasi ini antara lain : Kepada PEMDA (camat dan kedes/lurah) lakukan pemetaan potensi masalah, melakukan Inventarisasi penguasaan pemilikan tanah terdaftar dan belum terdaftar di desa/kelurahan sebagai data base.

Dinas Terkait untuk melakukan Invert Aset yang tidak dikuasai secara fisik  agar pemasangan plang/papan tanda pemilikan serta pemasangan pilar batas bidang tanah. Upaya pembentukan lembaga peradilan adat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah tanah di Desa/Kecamatan. Dan upaya Membantu mensosialisasi pentingnya sertipikasi tanah kepada masyarakat.

(*Ritha Senak).

 

News Feed