oleh

Soal Pinjam Uang Ke PT. SMI, Nani Bethan Minta Pemkab Flotim Baca Aturan

ZONALINENEWS.COM – LARANTUKA, Terkait rencana pengajuan peminjaman uang senilai 100 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur (Flotim) kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung perbaikan infastruktur mendapat protes dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flotim.

“Saya kira Pemerintah perlu membaca kembali aturan dan persayaratan yang ada.Tak elok kalau seorang Kepala Daerah menyampaikan jika ada kebijakan program kegiatan yang berdampak anggaran tidak perlu diketahui dan disetujui DPRD. Pernyataan itu terkesan sangat menyepeleh dan melecehkan Lembaga DPRD,” kata Anggota DPRD Kabupaten Flotim, Yosep Sani Bethan kepada wartawan, Sabtu 21 Agustus 2021.

Menurut Yosep, Pemkab Flotim perlu membaca kembali aturan dan persyaratan, sehingga tidak perlu mengeluarkan pernyataan soal pinjaman tidak perlu disetujui oleh DPRD.

“Pemerintah dan DPRD itu adalah mitra, sehingga harus menghargai kewenangan masing – masing. Aturan mengatakan seluruh anggaran yang dikeluarkan oleh eksekutif harus dipangkuhkan dalam APBD. Sedangkan APBD itu Perda yang sangat jelas harus dibahas serta disetujui oleh Pemerintah dan Lembaga DPRD,”

“Terlalu berlebihan jika Pernyataan pak Bupati seperti itu, saya sangat menyayangkan. Saya melihat tak ada kepala daerah diwilayah lain Indonesia yang mengabaikan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pengambilan keputusan bersama. Karena sesungguhnya aturannya seperti itu dan dipahami bersama,” ungkap Polilitis Golkar itu.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Flotim itu mengatakan, bahwa soal pinjaman daerah, kedepan Pemkab Flotim harus sudah mulai memikirkan dan menjajaki serta mempersiapan kemungkinan untuk merealisasikan peluang pinjaman kepihak ke-3 yakni PT. SMI, untuk mendukung APBD pada tahun – tahun mendatang.

“Hal ini penting, dengan melihat kondisi kemampuaan keuangan daerah, saat ini dari sumber pendapatan daerah serta dana perimbangan yang semakin menurun juga PAD yang semakin kecil pencapaiannya,” katanya.

Menurut Yosep juga, peluang pinjaman diatur sesuai ketentuan aturan yang ada. Artinya dimungkinkan oleh aturan atau regulasi. Dimana dengan melihat kondisi ketentuan aturan yang ada nampaknya Flotim belum memenuhi syarat-syarat dimaksud. Sehingga tentu langkah ini tidak mungkin terealisasi.

“Jika pemerintah berpendapat, maka saya berharap Pemerintah atau Bupati harus jujur ke publik atas peluang ini. Saya menyarankan akan lebih tepat dan pas jika langkah peminjaman ini dilakukan oleh pemerintah defenitif baru periode 2024-2029, supaya dapat mendukung Visi dan Misi dari Pemerintahan tersebut,” jelasnya.

Selain itu, kata Yosep perencanaannya akan dilakukan lebih maksimal dari sisi pemanfaatan atau peruntukannya serta sumber – sumber pengembaliannya.

“Kalau dilakukan pemerintahan saat ini, kita sama – sama tahu saat ini memasuki tahun ke – 5 dari periode kepemimpinan mereka. Tentu tidak efektif dan tidak efisien untuk kebijakan ini karena tinggal beberapa bulan selesai. Lebih dari itu untuk keberhasilan periode kepemimpinan mereka, saat ini juga sudah bisa dinilai keberhasilannya.

Dia menambahkan, sebaiknya saat ini pemerintah lebih konsentrasi guna menyelesaikan tanggungjawab pelaksanaan dan keberhasilan dari RPJMD 5 tahunan periode 2017-2022 sebagai implementasi dari Visi dan Misi mereka. Mengenai hal-hal yang belum diselesaikan agar dibenahi dari sisa waktu yang ada. (*ted/hayer)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

News Feed