oleh

PMKRI Menguggat LKPJ Bupati Flores Timur  2020, Dugaan Adanya Kejahatan Anggaran

Zonalinenews.Com-Larantuka, Merasa kesal terhadap LKPJ Bupati Flores Timur Antonius Hadjon, ST Tahun Anggaran 2020, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Larantuka-Sanctus Agustinus menggelar aksi demo.
Aksi mahasiswa yang berlangsung di depan Kantor Bupati Flores Timur-Nusa Tenggara Timur (NTT)  dipimpin Ketua PMKRI Cabang Larantuka Saban dan Komisaris Daerah Regio Flores Marselinus Atapukan.
Mahasiswa menilai, di dalam LKPJ Bupati terdapat selisih anggaran yang cukup besar setelah dilakukan perhitungan ulang.
“Selisih angka LPKJ Bupati sebesar 11 M. Perincianya:
akumulasi secara keseluruhan dari pembelanjaan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Data dalam LKPJ itu 90 miliar lebih,  kemudian kami hitung kembali per item itu jumlahnya berbeda dan selisihnya itu berbeda mencapai 11 M lebih,” terang Saban kepada wartawan Jum’at, 11 Juni 2021.
Temuan kejanggalan tersebut, menimbulkan  dugaan adanya kejahatan anggaran.
‘Dan itu yang kami pertanyakan. Baik penggunaan, keakuratan,  transparansi dan akuntabilitas. Kami mengecam dan menduga adanya kejahatan anggaran di Flotim. Jika tidak direspon maka kami dorong ke APH (aparat penegak hukum,” tambahnya.
Menyikapi tidak diterimanya aksi mahasiswa oleh DPRD setempat, menurut Marselinus Atapukan, DPR sangat tidak produktif.
“Kami menilai DPR kami sangat-sangat tidak produktif. Contohnya di Dinas Kesehatan mereka sudah bentuk pansus tapi tidak temukan data selisih anggaran. Kita temukan dalam LKPJ 82 miliar 68 juta 936 ribu 500 rupiah. Itu data realisasi di dalam LKPJ. Kemudian kita total per uraian kegiatan ternyata angka sebenarnya itu 81 miliar 343 juta 311 ribu 150 rupiah. Artinya selisih anggaran 725 juta 625 ribu 350 rupiah. Tentunya ada keuntungan besar. ” beber Komda Regio Flores.
Berdasarkan temuan tersebut, para mahasiswa menelurkan 3 tuntutan:
1Mengguggat pengguaan anggaran dan akuntabilitas penggunaan anggaran Covid-19 
2. Mengguggat dugaan kejahatan Anggaran pada LKPJ Bupati Flotim 2020
3. Mengguggat recofusing anggaran yang mengabaikan hak dasar masyarakat Flores Timur. 
Tidak hanya tuntutan, juga dikikuti dengan  pernyataan sikap:
1. Menolak keabsahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur tahun 2020
2. Mendesak DPRD Kabupaten Flores Timur agar segera membentuk Pansus Investigasi paling lambat satu minggu ke depan
3. Mengutuk keras DPRD  yang membiarkan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam LKPJ Bupati Flores Timur tahun 2020
4. Mendesak Bupati Flores Timur agar segera membayar ganti rugi atas pembebasan lahan perluasan jalur Weri-Watowiti.
Menanggapi tuntutan dan sikap dari pendemo, berbicara mewakili Pemerintah Daerah Asisten II Petrus Pedo Maran didampilingi Asisten III Antonius Wukak Sogen dan Kabag Humas Setda Flotim Hery Lamawuran, serta sejumlah staf Setda,  menjelaskan saat ini Bupati Anton Hadjon berada di luar daerah. Sehingga dia meminta kepada para pendemo menyampaikan aspirasi mereka secara tertulis.
“Saat ini tidak ada penjelasan kepada adik-adik. Berkaitan dengan semua aspirasi dan gagasan yang disampaikan  dengan rendah hati, diminta memberikan secara tertulis kepada kami selain yang sudah dicatat oleh kami. Saya sependapat dengan penyampain tadi bahwa kami harus memberikan penyampaian secara terinci dengan baik” pinta. Pedo Maran.
Maran berjanji, dalam waktu dekat akan mengundang para mahasiswa berdialog bersama pengambil kebijakan dan OPD teknis.
Diketahui, sebelumnya PMKRI Larantuka juga melakukan aksi serupa di depan gedung DPRD.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan Polri, TNI dan Pol. PP. (*Tim)

News Feed