oleh

Dugaan Ujaran Kebencian Ketua DPRD Kota Kupang, Dirkrimsus Polda NTT : Kami Kerja Profesional Sesuai Aturan

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, Dirkrimsus Polda NTT Kombespol.Johanes Bangun, S.Sos, S.I.K mengatakan, bahwa pihaknya dalam hal ini Polda NTT selalu terbuka dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat .
“Kapolda NTT Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, S.H, M.Hum selalu mengingatkan personil Polri yang melakukan pelayanan penerimaan laporan polisi dan penyidik harus selalu profesional dalam pelaksanaan tugas, dan untuk diketahui bahwa Polda NTT terbuka dan profesional, jadi semua warga negara punya hak untuk melaporkan semua tindak pidana, akan tetapi ketika melaporkan hal itu, seorang pelapor harus jelas posisinya dan duduk perkaranya juga harus clear, apakah dia itu merupakan korban, ataukah seorang saksi yang mengetahui langsung, karena sesuai KUHAP yang disebut saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada kasus ini Polda NTT tidak menolak tetapi menanyakan ketika masyarakat melaporkan suatu tindakan pidana yang pertama untuk kasus UU ITE dalam hal penghinaan, maka korban harus melaporkan sendiri kepada pihak kepolisian’’. ujar Dirkrimsus Polda NTT Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos, S.I.K di ruangan kerjanya, Rabu 2 Juni 2021.
Ditambahkan Dirkrimsus Polda NTT, bahwa ketika ada bukti seseorang melakukan penghinaan melalui media sosial ataupun media lain yang digunakan agar dapat dibawa kepada kepolisian sebagai bukti.
“Kalau ada bukti ya tolong dibantu membawa bukti tersebut, ketika orang tersebut melakukan penghinaan di media sosial atau di media yang digunakan untuk menghina, sehingga penyidik dapat memilah ini merupakan tindak pidana UU ITE atau delik aduan penghinaan murni. Jadi nanti kita akan tentukan apakah kasus ini bisa dinaikan ke tahap penyidikan atau tidak. Pelapor juga harus memahami prosedur dalam melaporkan tindak pidana ke kepolisian. Pada prinsipnya Polda NTT tidak pernah menolak laporan dari masyarakat” tegasnya.
Dirkrimsus Polda NTT juga menjelaskan bahwa pihaknya berpedoman pada Surat Edaran no. 2 tahun 2021 tentang kesadaranan budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.
Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika dan produktif.
“Barang bukti rekaman  harus asli karena nanti akan digunakan sebagai pembanding saat dilakukan uji laboratorium terkait dengan masalah perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh si pelaku”. Tutup Kombes Johanes Bangun. (*rr/hayer)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

News Feed