oleh

Kemenkumham Tolak Hasil KLB, Paul Resi Keputusan Itu Belum Final dan Mengikat

Zonalinenews- Kupang,- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memutuskan sengketa kepengurusan Partai Demokrat. Keputusan yang dibacakan langsung oleh Yasonna Laloly, Menteri Hukum dan HAM pada Rabu (31/03/2021) di kantor Kemenkumham RI pada intinya menolak mengesahkan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sejumlah kader Partai Demokrat pendukung KLB Deli Serdang di Provinsi NTT saat diwawancara media ini pasca dibacakannya putusan mengaku sudah mengetahui keputusan Kemenkumham untuk seluruhnya.

Wakil Ketua BPOKK DPD Provinsi NTT, Paul Papa Resi mengaku mengetahui adanya keputusan Menkumham dari DPP versi KLB.

“Ya, kita sudah tau dari DPP kita. Berdasarkan keputusan Kemenkumham tertanggal 31 Maret 2021 yang menolak untuk disahkan hasil KLB Deli Serdang.
Saya mengimbau semua kader dan simpatisan Partai Demokrat dan pendukung Moeldoko di NTT agar tetap tenang dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan Partai,”imbau Paul.

Lebih lanjut, Paul menyatakan menerima keputusan tersebut.

“Kita tentu menerima keputusan tersebut dengan tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban pasca keputusan Kemenkumham dibacakan. Bahwa keputusan Kemenkumham tersebut belum final dan belum mengikat.

Kita masih diberi ruang oleh UU untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan. Kita harus optimis dan jangan menyerah karena kita masih diberi waktu untuk berjuang bersama-sama,”tutur Paul.

Jika pasca dikeluarkannya keputusan tersebut dan Partai Demokrat Pimpinan AHY memberikan sanksi, Kata Paul Resi, dirinya tentu siap untuk menerima keputusan tersebut sebagai konsekuensi dari sebuah pilihan politik.

Dari kabupaten TTS, Simon Bin A. Liunokas, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang juga adalah pendukung Moeldoko mengatakan keputusan Kemenkumham barulah babak awal dan belum final.

“Sebagai pendukung KLB dan Bapak Moeldoko, saya terima keputusan Menkumham. Tapi perlu diingat, ini baru babak awal. Masih ada episode lanjutan. Ketika satu pintu tertutup, masih banyak pintu terbuka lebar untuk kita lalui.

Tadi dari pihak KLB juga sudah disampaikan oleh pak Max Sopacua bahwa kubu Moeldoko sangat menghormati dan menerima keputusan Kemenkumham. Ini sikap kesatria yang ditunjukan oleh pak Moeldoko dan kader-kader pendukungnya.

Meski demikian, saya pastikan masih akan berlanjut. Kan masih ada jalur hukum antara lain menggugat AD/ART Kongres 2020 di pengadilan tata usaha negara. Ini akan dilakukan tentunya dengan cara yang elegan dan bermartabat,” tutur Simon.

Sementara kader lainnya, Miel S.Th. Teftae saat dimintai tanggapannya oleh media Zonalinenews, mengatakan mengapresiasi keputusan dan saran-saran Kemenkumham terkait sengketa internal Demokrat.

“Saya mengapresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membacakan serta mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen KLB Partai Demokrat pada hari ini dan sebetulnya ini yang kita harapkan,”ungkapnya.

Dikatakanya dengan tidak disahkannya Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deliserdang ini setidaknya menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar netral, obyektif, dan transparan dalam menyikapi sengketa internal Partai Demokrat.

“Sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa Keputusan Kemenkumham tidak akan mungkin memuaskan semua pihak. Itu konsekuensi dari putusan pejabat tata usaha negara.

Satu hal yang ingin saya tegaskan disini adalah bahwa narasi kalimat dari Bapak Yassona Laoly, Menteri Hukum dan HAM saat membacakan keputusan tadi siang harus dipahami secara baik dan benar. Memang keputusannya adalah menolak tapi alasan penolakan bukan soal substansi dan prosedur tapi lebih pada kekurangan dokumen pendukung dalam,” tutupnya.(*Elli)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

News Feed