oleh

Dialektika Koalisi Menempuh Jalur Pintas

Oleh maxi Mari Penulis adalah Aktifis Politik

Zonalinenews,- Sabtu (06/03/21)
Ringkas cerita terkait konstelasi tak berujung pengisian Wakil Bupati Ende yang menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah hak partai koalisi atau mengatur bahwa kekosongan jabatan wakil kepala daerah dapat diisi oleh calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Kehangatan bahkan menuju memanas diskusi tentang ini justru terjadi di ruang diskusi di luar koalisi lebih tajam ketimbang mekanisme proses yang di lakukan oleh koalisi atau mekanisme yang harus di lewati dari tahapan awal internal parpol masing-masing yang tergabung dalam koalisi.
Tahapan mekanisme seperti yang kita ikuti di media sosial baik dari keterwakilan Parpol atau disebut jubir sampai pendapat pengamat, bahwa koalisi sudah bertemu berkali kali, namun secara resmi rapat koalisi baru terjadi beberapa hari kemarin.

Dari penjelasan ini menjadi Pertanyaan kita, yang kemarin-kemarin pertemuan apa? “Oohh.. negoisasi politik-politik dagang setengah kamar”

Dari pertemuan tersebut sebagaimana dalam undangan yang di keluarkan dan di tandatangani oleh koordinator koalisi dengan satu agenda, yaitu penyerahan nama-nama calon yang diusulkan oleh partai pengusung (7 parpol) di dalam koalisi untuk di proses dan di kaji.

Menelitik lebih jauh hasil proses rapat koalisi kita bagi dalam dua tahapan.
Pertama, dalam pertemuan perdana ini dengan agenda yang disebutkan diatas ditemukan bahwa hasil penyerahan ke koalisi yang memiliki SK DPP hanya dua Parpol yaitu Partai GOLKAR dengan 2 nama dengan SK yang ditujukan kepada DPD II GOLKAR dan DPD II Golkar meneruskan melalui surat pengajuan kepada partai koalisi untuk di proses dalam koalisi dan di lampirkan SK DPP sedangkan Partai NASDEM memiliki SK dari DPP yang beralamat atau ditujukan kepada Ketua DPRD Ende tanpa memeberikan SK DPP kepada semua Parpol Koalisi.

Di ketahui bahwa 6 partai koalisi di luar dua partai tersebut, belum mengantongi SK dari masing-masing pengurus pusat atau setingkat diatasnya.

(dalam pernyataan di media Ketua PKB Ende Kadir Musa Basa yang sekaligus jubir 6 Parpol dalam koalisi itu urusan internal partai)
Disini kita menemukan beberapa prosedur yang tidak seimbang atau sama dan sifatnya wajib dari prespektif keabsahan adminstrasinya di antara Parpol.

Koalisi, dua Parpol berdasarkan SK DPP sedangkan 5 parpol rekomendasi tingkat di lokal atau kabupaten.

Saya membayangkan begini jika 6 Parpol sudah mendukung saudara Erick Rede dan di buat dalam kesepakatan bersama 6 parpol melalui rekomendasi saya tidak sebut koalisi karena minus Partai Golkar, dalam perjalanan menuju pemilihan di DPRD satu atau dua bahkan lebih dari 6 parpol koalisi muncul SK DPP dan menentukan nama bukan Erick Rede (ER) bagaimana keabsahan rekomendasi dari 6 Parpol tersebut? Yang pasti dinyatakan gugur dengan sendirinya atau batal demi hukum.

Maka dasar pijakan harus sama untuk mengindari hal tersebut diatas sesuai ketentuan dalam UU Pilkada UU Nomor 10 Tahun 2016 setiap partai harus menyerahkan SK dari DPP atau setingkat di atasnya sesuai meknisme internal masing masing parpol, seperti yang dilakukan pada saat dukungan parpol saat pilkada dan di verifikasi oleh KPU saat itu.

Dan untuk ini nantinya akan di verifkasi oleh pansus DPRD sebagi syarat kelengkapan administrasi.
Berikut saya perlu soroti terkait tujuan surat dari SK DPP Partai Nasdem yang bertujuan ke ketua DPRD bukan kepada DPD Partai Nasdem Kabupaten Ende dan kemudian di teruskan ke partai koalisi, ini juga menjadi kerancuan administrasi terkait salah alamat tujuan.
Pertanyaannya apa menjadi dasar 6 Parpol dari 7 Parpol koalisi mendukung EER dari Partai Nasdem dan kemudian mengakomodir untuk dibahas di koalisi, padahal surat tersubut tidak pernah di tujukan kepada Partai Koalaisi, berarti nama ER muncul di koalisi juga secara administrasi bukan berdasarkan SK karena tidak pernah beralamat ke koalisi untuk di bahas.
sewajarnya tidak perlu di bahas terkait SK ER dari Partai Nasdem.

Kedua, dalam Hasil Rapat dilanjutkan dengan di luar dari agenda rapat sesuai undangan yaitu melakukan pertanyaan lisan bukan mekanisme tercatat sebagaiman wajarnya mekanisme yang di pakai bila terjadi voting dalam sebuah rapat organisasi parpol.

Dari hasil rapat koalisi bahwa 6 parpol koalisi telah menyepakati satu nama yang diusungkan oleh partai Nasdem dan meminta Golkar mengusulkan satu nama dari dua nama yang ada dalam SK DPP. Kemudian Dua nama dari Golkar berdasrkan SK DPP di eleimnir dalam rapat tanpa agenda kesepakatan bersama, tanpa juga tatib yang mengatur, tanpa juga mekanisme musyawah mufakat (jika tidak terjadinya kesepakatan, akan di tempuh melalui mekanisme voting baik terbuka maupun tertutup atas kesepakatan koalisi).

Bahwa Voting terbuka atau saya sebut BUKAN VOTING karena tidak melewati mekanisme yang baik tetapi lebih tepatnya pertanyaan lisan (bukan juga voting terbuka) kepada 6 Parpol dalam koalisi dengan tidak memperhatikan atau mempertimbangkan pikiran dari Golkar untuk tidak bertanggungjawab atas mekinsme voting sepihak dari keenam partai politik dalam koalisi (poin 15 resume rapat koalisi).

Dan dari padanya saya belum sebut ini adalah kesepakatan koalisi karena koalisi MJ terdiri dari 7 Parpol.
Dan hasilnya sebagai berikut Golkar dianggap tetap dengan dua nama sesuai SK DPP, sedangkan 6 Partai Politik mendukung DM dari SK DPP berasama HW termasuk Partai Nasdem yang juga mengusulkan kadernya EER dari SK DPP.

Dari uraian diatas saya dapat menterjemahkan bahawa kita menemukan adanya koalisi di dalam koalisi, hal ini di dasari atas pertama, Golkar mengajukan dengan dua nama berdasarkan SK DPP Hery Wadhi (HW) dan Domi Mere(DM) tanpa di dukung oleh 6 Partai Politik, sedangkan 6 Parpol mengajukan
(ER dan DM) dengan mekanisme eliminir tanpa pendapat dari Golkar.

Singkat cerita dari rangkaian proses diatas maka ada beberapa hal yang menurut kami perlu di kritisi. Jika ini tetap bertahan berati akan terjadi dualime pengusulan ke DPRD untuk di proses, pertama dari Golkar dengan dua nama (HW dan DM), kedua 6 Parpol (EER dan DM). Ini artinya masih terjadi dualisme kesepakatan dalam koalisi atau kata lain koalisi belum final menentukan dua nama bacalon Wakil Bupati.

Jika dua duanya mengajukan pertanyaan kita lanjutnya, mana yang sah jika dua versi ini di ajukan ke DPRD untuk di proses, menurut saya ke dua duanya tidak Sah karena yang dimaksudkan kesepakatan koalisi adalah bulat dan tidak boleh kurang satupun Parpol yang tidak menandatangi rekomendasi atau Berita Acara kesepakatan koalisi terseubut untuk di ajukan dan di proses di DPRD.

Mengkritisi soal kelengkapan berkas calon ini penting dan seharusnya dituangkan dalam tatib koalisi, terkait syarat-syarat termasuk diantaranya pengunduran diri dari Jabatan DPRD atau ASN, dokemen Curikulum Vitae dan makalah sebagai komitmen calon atas konsep visi misi MJ yang yang sudah dituangkan dalam RPJMD kabupaten Ende.

Berikut menurut saya terkait akan dilakukan Vit and Propertest pasangan calon, lebih tepatnya di buat oleh internal Parpol masing-masing tidak perlu dilakukan dalam koalisi, jka mau di buat itu dilakukan ketika 3 nama kemarin sebelum dieliminir sehingga menjadi pertimbangan koalisi untuk menentukan dua nama untuk diajukan dan DPRD nanti juga akan ada mekanisme tentang ini.

Dan hal yang penting dilakukan oleh koalisi adalah analisis kebutuhan kabupaten Ende atas tugas dan wewenang wakil bupati di dalam membantu Bupati dalam menjalankan tugas, dan ini menjadi dasar atau kriteria bagi koalisi untuk mengambil sikap untuk menentukan dua nama, justru sejauh ini tidak pernah di pikrkan atau dilakukan oleh koalisi.

Rapat akan digelar pada tanggal 13 maret ini, atas kesepakatan (dalam notulen rapat nomor 16) dengan agenda penyerahan berkas dari kedua nama atas kesepakatan 6 Parpol, apakah ini akan terjadi sedangkan Partai Golkar juga belum bersepakat atas pertanyaan terbuka yang menurut jubir 6 Parpol adalah voting menghasilkan dua nama. Kenapa pertanyaan ini diutarakan, dasarnya adalah DM adalah utusan dari Golkar, secara etika DM akan memenuhi jika Golkar secara kepartaian meminta untuk menyiapkan dokumen dan administrasi lainnya dan menghadiri pertemuan tersebut sesuai agenda yang di buat.

Dari gambaran diatas dan melihat carut marutnya proses dalam koalisi saya tidak pesimis tetapi sepertinya ini membutuhkan waktu yang masih lama atau bisa saja tidak berujung.

Hal Ini akan terjadi sebagi buah pikiran kami, jika semua parpol kolisi untuk duduk secara terbuka dan berjiwa besar menata kembali agenda rapat serta dan memeberikan batas waktu kepada Partai Golkar untuk dpat melahirkan satu nama di dalam internal partai melalui SK DPP, sebab SK DPP satu Parpol tidak bisa di kurangi atau di tambahkan atau di anulir oleh tingkat DPD II Golkar atau partai lainnya, agar ketersingungan Parpol tidak menjadi memanas seperti pemberitaan di media akhir akhir ini.(*)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

News Feed