oleh

Yosep Tote Diperiksa Jaksa

Zonalinenews-Manggarai,- Mantan Bupati Manggarai Timur dua periode, Yosep Tote  mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai,NTT Rabu 17 Februari 2021.

Kehadiran Tote di Kejari Manggarai itu dalam rangka memenuhi panggilan Jaksa.

Mantan orang nomor satu di Kabupaten Manggarai Timur ini tiba di Kejaksaan Negeri Manggarai sekitar pukul 09.30 tanpa didampingi kuasa hukum.

Kepada Zonalinenews, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Ruteng Iwan Gustiawan membenarkan bahwan Yosep Tote diperikasa penyidik Kejari Manggarai.

Ia menjelaskan, Tote dimintai keterangan karena saat itu menjabat sebagai Bupati Manggarai Timur.

Hal ini dilakukan, kata dia, dalam rangka pengumpulan data dan bahan-bahan keterangan (Pulbaket) dugaan korupsi pembangunan Tambatan Perahu dan Terminal Kembur pada tahun 2014 hingga tahun 2016.

“Yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterang dalam rangka pengumpulan data dan bahan-bahan keterangan. Karena pada saat itu  beliau menjabat sebagai Bupati Manggarai Timur, maka sangat penting bagi kita untuk mendapat informasi dari yang bersangkutan,” ungkap Iwan.

Selain Yosep Tote, kata Iwan, beberapa  pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan diundang untuk meminta keterangan.

Ketika dikonfirmasi para awak media, Yosep Tote mengaku dirinya dimintai keterangan bukan diperiksa.

Ia pun membantah keras terlibat dalam pusaran dugaan korupsi pembangunan proyek Tambatan Perahu dan Terimal Kembur.

“Terkait proyek mubasir itu tanya kepada SKPD terkait. Karena setiap tugas disekati dengan aturan-atauran. Bagaiman saya bisa menjawab karena saya tidak terlibat dalam proses. Bukan cuci tangan.ingat!”tegas Tote.

Ketika ditanya keterlibatannya dalam pembangunan dua proyek itu, namun mantan Bupati Matim ini meminta wartawan untuk bertanya ke SKPD. Pasalnya, kata dia, SKPD menjalankan tugas kepala daerah.

“Bagaiman kamu bisa memaksa saya untuk menjawab. Jangan tanya detail begitu. Kamu tanya mereka,” pintanya.

Menurut dia, masing-masing SKPD sudah memberikan kewenangan hukum oleh bupati dan wakil bupati untuk menjalankan tugas.

Lebih jauh ia menjelaskan, bupati dalam menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014, pasal 65 tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Yang menentukan kontraktor pemenang tender bukan bupati tetapi pokja, yang menentukan perencana bukan bupati. Artinya masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab,” ujarnya.

Untuk diketahui, proyek pembangunan Terminal Kembur yang dibangun dengan menelan anggaran senilai Rp1. 177. 864.000 bersumber dari APBD II Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014 itu, hingga kini belum juga dimanfaatkan.

Selain itu dikabarkan bangunan tersebut hingga kini belum di-PHO (Provisional Hand Over) oleh dinas terkait.

Demikian pun proyek bangunan tambatan perahu di Pota, yang menelan anggaran senilai Rp1.627.923.000 dikerjakan oleh CV Wae Loseng itu juga tak pernah difungsikan lantaran roboh diterjang ombak setahun usai dikerjakan. (*Kons Hona)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

News Feed