oleh

Not Discipline 4 dismissed civil servants

Zonalinenews-Kulonprogro. Breaches of discipline by the Civil Servants (PNS) in the Kulon Progo Regency Government, DI Yogyakarta has increased. Until July, there were nine civil servants are examined, and four others dismissed.

Regional Inspectorate (Irda) Kulon Progo Regency, Arif Sudarmanto, comparing the number of cases during 2012 and up to mid-2013. Last year there were only five cases of moderate and severe violations are dealt with it, while this time increased to nine cases.

4 pns

However, some cases are finished an old case. “If it did increase compared to last year, today there are now only five of nine civil servants,” he explained, Thursday (July 11, 2013).

According to the case that dragged nine employees are also quite varied. Ranging from violation of the law because of the case of gambling, corruption, until the fraud case. But there are also civil servants who have not checked in for work discipline. “They gave us sanctions pursuant to Regulation No. 53 of 2010 concerning the discipline of civil servants,” he said.

Sanctioning authority is fully in the hands of the regent as the supervisor of employment. Examination of each case and the violations are going to involve teams from Irda, BKD, part of Legal Secretariat, and the agency concerned. However, for cases of minor offenses, usually Amnestied directly by the head of each on education.

Meanwhile, Assistant Superintendent of Governance, Yunarko said Regulation 53 of 2010 is the supreme rule of the discipline of civil servants. This rule must be obeyed for both the PNS and anyone employess, including officers, and head on education. “A civil servant shall also mentatai this rule,” he explained.

Admittedly, the actual development of the civil service has been done, either by on education and cross sektpral. The coaching is an effort to motivate the performance of civil servants in order to perform the task well. (Okezone)

Indonesia Version

Tidak Disiplin 4 PNS diberhentikan

Zonalinenews –Kulonprogo.  Pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, D.I Yogyakarta mengalami peningkatan. Sampai dengan Juli tercatat ada sembilan PNS yang diperiksa, dan empat lainnya diberhentikan.

Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Kulonprogo, Arif Sudarmanto, membandingkan jumlah kasus antara sepanjang 2012 dan hingga pertengahan 2013. Tahun lalu hanya ada lima kasus pelanggaran sedang dan berat yang ditangani pihaknya, sedangkan kali ini meningkat menjadi sembilan kasus.

Namun beberapa kasus yang selesai merupakan kasus lama. “Kalau dibanding tahun lalu memang meningkat, kemarin hanya lima sekarang ada sembilan PNS,” jelasnya, Kamis (11 Juli 2013).

Menurutnya kasus yang menyeret sembilan pegawai tersebut juga cukup bervariasi. Mulai dari pelanggaran hukum karena kasus judi, korupsi, hingga kasus penipuan. Tetapi ada juga PNS yang diperiksa karena tidak disiplin dalam masuk kerja. “Mereka kita berikan sanksi sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” ujarnya.

Kewenangan pemberian sanksi sepenuhnya berada di tangan bupati sebagai pembina kepegawaian. Pemeriksaan setiap kasus pelanggaran berat dan sedang akan melibatkan tim dari Irda, BKD, bagian hukum setda, dan instansi yang bersangkutan. Namun khusus untuk kasus pelanggaran ringan, biasanya akan diampu langsung oleh kepala di masing-masing SKPD.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Yunarko mengatakan PP 53 tahun 2010 merupakan aturan tertinggi dari disiplin PNS. Aturan ini wajib ditaati bagi siapapun baik itu PNS maupun CPNS, termasuk pejabat, dan kepala SKPD. “CPNS saja juga wajib mentatai aturan ini,” jelasnya.

Diakuinya, pembinaan terhadap PNS sebenarnya sudah banyak dilakukan, baik oleh SKPD maupun lintas sektpral. Pembinaan itu menjadi salah satu upaya untuk memotivasi kinerja PNS agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. (Okezone)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT