Zonalinenews – Kupang. Efforts to revamp the economic fate of family being the right of each people to working aboard, so that all can be done to repair life ideals can be realized. However,in the implementation of the change of fate often having problems such as 2013 as many as 61 cases,so to resolve the case of Indonesian Labor working (TKI) from East Nusa Tenggara (NTT) has its own way of handling the completion of standard operating procedure which starts from the village level to regency and city .

This activities that follewed by the apparatus of the goverment of the district and village levels, starting from the head of the village, until officials in regency as well as paralegals .This activities carried out by by Woman Houses in collaboration with NTT Tifa Fondation., in Silvia Hotel, onTuesday December 3 ,2013, ,9.00 am.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Office Project,NTT Tifa Foundation NTT,Jhon Bria says, this workshop can provide guidelines for all government agencies from the Centre and regions in identifying, compiling, documenting, develop, monitor and evaluate the SOP AP in accordance with the duties and functions of the Government apparatus.
According to data from The office of the Protection And Service of Indonesian Labor (BP3TKI) of east Nusa Tenggara for case Labour working from NTT as the year 2013 in January to may 2013 there were 61 cases, where ,to the male labor working as many as 25 people and labor women as many as 36 people, said Jhon.
Jhon hope that any government agencies to the smallest units have SOP AP, the refinement process of Government,in order implementing governance, and improving the quality of service to the community. According to Jhon, BP3TKI NTT data shows the number of total cases occurring in 2013 to Indonesian Lobor Working from NTT ,to variety cases experienced very significant, which died as much as 21,31 percent or 13 people,and not given wages as many as 12 people or 19,67%.
Jhon added, with the activities of the workshop all the processes handling of the case could be handled i by the Government agencies to the village level in the model of one format. (* Hayer)
Indonesian Version
Tahun 2013 61 Kasus TKI Asal NTT
Zonalinenews – Kupang. Upaya merubah nasib dan perbaikan ekonomi keluarga menjadi hak masing-masing orang untuk pergi bekerja diluar negeri, sehingga segala cara dapat dilakukan agar cita-cita perbaikan hidup dapat tercapai. Namun dalam pelaksanan perubahan nasib sering mengalami masalah yakni ditahaun 2013 sebanyak 61 kasus, maka untuk cara penyelesaian karakteristik kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khusus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki penyelesaian tersendiri dengan cara penanganan standar operasional prosedural (SOP) TKI yang dimulai dari tingkat desa hingga tingkat pemerintah kabupaten dan kota.
Kegiatan yang diikuti oleh para aparat pemerintah tingkat desa Kabupaten yang dimulai dari kepala desa,sampai pejabat di kabupaten serta para legal dalam bentuk penangan SOP penanganan kasus TKI yang dilakukan oleh Rumah Perempuan bekerjasama sama dengan yayasan Tifa NTT ., bertempat di hotel Silvya Kupang, Selasa 3 Desember 2013, Jam 9.00 Wita.
Office Project Yayasan Tifa NTT, Jhon Bria dalam kegiatan tersebut mengatakan, workshop ini dapat memberikan panduan bagi seluruh instansi pemerintah baik itu dari pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.
“Sesuai data BP3TKI NTT untuk kasus tenaga kerjasa asal NTT sementara tahun 2013 di bulan Januari sampai Mei 2013 terdapat 61 kasus, dimana untuk tenaga kerja laki-laki sebanyak 25 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 36 orang, dengan jumlah kasus para aparat pemegang yang dimulai ditingkat desa hingga kabupaten kupang harus memilki satu persepsi melalui SOP AP dalam peneyelasaian kasus TKI sesuai dengan pedoman, Ungkap Jhon .
Jhon berharap agar setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP AP-nya masing-masing, penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Jhon data BP3TKI NTT menunjukan dari jumlah total kasus yang terjadi di 2013 tersebut untuk TKI asal NTT dari berbagai kasus yang dialami sangat signifikan, yang meninggal dunia sebanyak 13 orang atau 21,31 persen, tidak digaji sebanyak 12 orang atau 19,67 persen.
Jhon Menambahkan, dengan kegiatan workshop semua proses penanganan kasus bisa ditanagani oleh instansi pemerintah hingga tingkat desa dalam model satu format atau seragam,sehingga proses penyelasain akan TKI bisa terlaksana dengan baik melalui kasus yang dihadapi oleh para TKI tersebut. (*Hayer)